Studi juga menunjukkan dampak lingkungan dari infrastruktur AI tidak tersebar secara merata.
Meskipun manfaat dari teknologi ini dirasakan oleh seluruh dunia, kerugian atau biayanya sering kali menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja. Di beberapa negara, pusat data bahkan sudah memakan sebagian besar dari total konsumsi listrik nasional, yang akhirnya memberikan tekanan berat pada sistem energi mereka.
Di negara lain, perluasan fasilitas-fasilitas ini menyedot pasokan air dalam jumlah besar, yang ironisnya terkadang terjadi di tengah kondisi kekeringan.
Di saat yang sama, laporan tersebut memperingatkan tentang tantangan sampah elektronik (e-waste) yang terus meningkat, di mana infrastruktur AI diperkirakan akan menghasilkan hingga 2,5 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya pada tahun 2030.
Sebagian besar dari beban ini kemungkinan besar akan jatuh ke negara-negara berpenghasilan rendah yang memiliki kemampuan terbatas untuk membuang atau mengolah sampah tersebut secara aman.
Produksi mineral penting yang dibutuhkan untuk perangkat keras AI juga menimbulkan kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial di wilayah-wilayah penambangan.
Perluasan infrastruktur AI juga menciptakan kesenjangan baru dalam hal akses dan pengaruh.
Menurut laporan ini, lebih dari 90 persen kapasitas komputer khusus AI hanya terpusat di dua negara saja yaitu Amerika Serikat dan China. Di saat yang sama, lebih dari 150 negara tidak memiliki infrastruktur AI domestik yang memadai.
Ketimpangan ini tidak hanya membatasi peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan lingkungan, karena beberapa negara harus menanggung kerugian lingkungan tanpa menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh AI.
Baca juga: Tekan Emisi AI, Jepang Fokus Benahi Konsumsi Energi Pusat Data
Meskipun temuannya sangat mengkhawatirkan, para peneliti UN University (UNU), menegaskan bahwa laporan ini bukan bertujuan untuk menolak atau menentang keberadaan AI. Sebaliknya, laporan ini mendesak adanya tindakan nyata segera agar pengembangan teknologi ini tetap menjaga batas kemampuan bumi.
Studi tersebut menjelaskan sebuah kerangka kerja untuk menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab, yang dibangun di atas prinsip-prinsip seperti transparansi, rancangan yang efisien, keadilan, tanggung jawab penuh terhadap siklus hidup produk, kerja sama global, dan penggunaan yang berkelanjutan.
Pemerintah pun didesak untuk memasukkan infrastruktur AI ke dalam perencanaan energi, air, dan penggunaan lahan, sementara perusahaan-perusahaan didorong untuk merancang sistem yang dapat meminimalkan konsumsi sumber daya alam.
Pengguna juga memiliki peran penting, yaitu dengan memilih aplikasi yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah jika memungkinkan. Pada akhirnya, laporan tersebut menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, melainkan juga pada pilihan kebijakan yang diambil saat ini.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya