Oleh karena itu, kebijakan AI yang jelas sangat dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab di antara para pengembang, perusahaan, produsen, dan pengguna .
Para ahli juga menyoroti adanya ketimpangan global dalam pengembangan AI.
Sebagian besar teknologi AI canggih diciptakan oleh segelintir negara dan perusahaan besar, sementara banyak komunitas lokal yang tidak terwakili.
Baca juga: PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Saat ini, ribuan bahasa di seluruh dunia masih belum tersedia dalam sistem AI modern, sehingga membatasi akses masyarakat untuk menikmati manfaat inovasi digital.
Dampak lingkungan dari AI juga menjadi masalah yang kian nyata. Mengembangkan kemampuan AI membutuhkan pusat data yang boros energi, infrastruktur komputer yang super kuat, serta rantai pasokan yang rumit. Ini pun memunculkan pertanyaan besar yakni apakah kemajuan yang didorong oleh AI ini benar-benar bisa ramah lingkungan?
Saat negara-negara di dunia berjuang mencapai target tahun 2030, para ahli menilai AI harus dilihat sebagai alat bantu, bukan solusi tunggal yang bisa menyelesaikan segalanya.
Untuk mencapai target SDG, pemerintah perlu memperkuat lembaga, membuat aturan yang bertanggung jawab, serta memastikan AI digunakan demi keadilan, tanggung jawab, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.
Tanpa aturan main yang kuat, sistem AI tercanggih sekalipun akan sulit memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya