Tambang Berkelanjutan Tak Cukup Komitmen, Audit Independen Jadi Ujian Sesungguhnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Komitmen perusahaan tambang terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dinilai belum cukup hanya dituangkan dalam kebijakan atau laporan keberlanjutan.

Implementasi yang konsisten di lapangan serta kesediaan diaudit secara independen menjadi ukuran penting untuk membangun kepercayaan publik.

Senior Advisor Social Investment Indonesia Sonny S. Sukada mengatakan, banyak perusahaan sebenarnya telah memiliki komitmen keberlanjutan. Namun, tantangan terbesar justru muncul ketika komitmen tersebut harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah operasional perusahaan.

"Kalau saya melihat, ada tiga tahap. Pertama, perusahaan sudah memiliki komitmen keberlanjutan. Kedua, komitmen itu mulai diimplementasikan. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah implementasinya belum konsisten di seluruh area operasi," kata Sonny, Senin (6/7/2026).

Baca juga: Hilirisasi Nikel Dinilai Pangkas Jejak Karbon, tetapi Manfaatnya Belum Masuk Perhitungan

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan divisi sustainability maupun corporate social responsibility (CSR) kerap hanya berperan sebagai "pemadam kebakaran" ketika muncul persoalan sosial atau lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan.

Padahal, konsep keberlanjutan seharusnya menjadi bagian dari pengambilan keputusan seluruh divisi perusahaan, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja.

"Keberlanjutan itu harus menjadi penghubung seluruh departemen. Selama ini sering kali sustainability belum berhasil menjadi konduktor yang menyatukan seluruh fungsi dalam perusahaan," ujarnya.

Audit IRMA dinilai menjadi langkah penting

Sonny menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan tambang di Indonesia mulai mengikuti proses audit dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), sebuah standar internasional yang menilai praktik pertambangan dari aspek lingkungan, sosial, hingga tata kelola.

Harita Nickel dan Vale Indonesia menjadi dua perusahaan yang telah membuka operasionalnya untuk menjalani proses audit tersebut.

Menurut Sonny, kesediaan perusahaan nikel di Indonesia mengikuti audit independen merupakan langkah positif karena menunjukkan adanya kemauan untuk menguji komitmen keberlanjutan secara terbuka.

"Kalau Harita sampai lolos dari IRMA, itu sudah luar biasa. Itu bisa menjawab banyak tuduhan yang selama ini disampaikan berbagai organisasi masyarakat sipil. Tetapi kita juga tetap harus melihat seberapa tajam dan seberapa kritis proses auditnya," ujar Sonny.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa audit bukanlah tujuan akhir.

Menurut dia, perusahaan yang berhasil melewati audit independen pun tetap akan menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik apabila di lapangan masih ditemukan persoalan lingkungan maupun sosial.

"Audit bukan berarti persoalan selesai. Pada akhirnya perusahaan tetap akan menghadapi perang persepsi dan harus mampu menunjukkan bahwa praktik keberlanjutannya benar-benar dijalankan," katanya.

Standar global semakin menentukan daya saing

Sonny menilai, ke depan perusahaan tambang yang ingin bertahan di pasar internasional tidak memiliki banyak pilihan selain memenuhi standar keberlanjutan global.

Menurut dia, penerapan standar tersebut memang membutuhkan investasi yang tidak kecil. Karena itu, perusahaan biasanya akan menghitung manfaat ekonomi yang diperoleh dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan.

Baca juga: RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW

"Pada akhirnya perusahaan akan melihat cost and benefit analysis. Tetapi bagi perusahaan yang menjual produknya ke pasar global, sebenarnya tidak banyak pilihan. Kalau tidak mengikuti standar global, produknya bisa saja tidak diterima pasar," ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan terhadap industri tambang kini tidak hanya datang dari regulator atau organisasi lingkungan, tetapi juga dari investor dan lembaga pembiayaan internasional yang semakin memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Sonny, perubahan tersebut sudah terlihat pada sektor batu bara yang semakin sulit memperoleh pembiayaan internasional.

Selain memenuhi standar lingkungan, Sonny menilai perusahaan tambang perlu memperkuat pendekatan sosial sejak tahap awal operasi.

Ia mengatakan, konflik antara perusahaan dan masyarakat hampir selalu muncul ketika proyek memasuki fase operasi apabila perusahaan hanya mengandalkan pendekatan teknis tanpa memahami dinamika sosial di sekitar tambang.

Karena itu, perusahaan perlu melakukan pemetaan sosial berbasis riset yang tidak hanya mengumpulkan data statistik, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta dinamika politik lokal.

"Pengelolaan aspek sosial juga harus science based. Jangan hanya mengandalkan pendekatan teknis. Perusahaan harus memahami dinamika masyarakat secara utuh agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan mereka," kata Sonny.

Baca juga: Daur Ulang Nikel Stainless Steel untuk Baterai Boros Energi

Ia menilai, praktik pertambangan berkelanjutan pada akhirnya bukan hanya bergantung pada keberadaan standar internasional, tetapi juga pada konsistensi manajemen perusahaan dalam menerapkannya di seluruh rantai operasional.

"Kalau ditanya saya optimistis atau pesimistis, saya memilih realistis dan kritis. Masih banyak yang harus diperbaiki, baik di internal perusahaan, pendampingnya, maupun dalam hubungan dengan masyarakat," ujar Sonny.