Di Balik Lonjakan PDRB Morowali, Seberapa Merata Manfaat Hilirisasi Nikel?

KOMPAS.com – Dalam satu dekade terakhir, Kabupaten Morowali telah menjelma sebagai simbol keberhasilan hilirisasi nikel di Indonesia.

Perekonomian kabupaten ini tumbuh signifikan. Hal ini terlihat dari Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang melonjak hampir 25 kali lipat, dari Rp 7,55 triliun pada 2014 menjadi Rp 188,86 triliun pada 2025.

Dengan rerata PDRB 21,36 persen, Morowali menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kendati demikian, penurunan kemiskinan tidak terjadi secepat dan sebesar kenaikan rerata PDRB tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan, juga masih menjadi yang terendah di provinsi tersebut.

Memang tidak bisa dimungkiri, Morowali mengalami transformasi ekonomi besar-besaran. Sebelum “booming” nikel, kabupaten di pesisir timur Sulawesi Tengah ini bertumpu pada sektor primer, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Kini, sektor industri pengolahan dan pertambangan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, industri pengolahan menyumbang 73,5 persen terhadap total PDRB Morowali.

Pendapatan per kapita juga terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali naik 9,06 persen pada 2025 dengan nilai Rp 621,817 juta.

Sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,12 menjadi 74,70 dan penduduk miskin turun dari 13,75 persen menjadi 10,38 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka (TPK) menyusut dari 5,08 persen menjadi 2,81 persen pada periode yang sama.

Baca juga: APNI: Penerapan ESG Industri Nikel Harus Dimulai dari Tambang

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengatakan, hilirisasi nikel memberikan manfaat nyata bagi daerahnya. Aktivitas ekonomi masyarakat bergeliat serta pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dari Rp 394,95 miliar pada 2022 menjadi Rp 913,81 miliar pada 2025.

“Dampaknya sangat terasa. Perputaran ekonomi meningkat, UMKM ikut tumbuh, dan PAD bertambah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membangun berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Perusahaan juga berkontribusi membangun infrastruktur yang belum dapat dibiayai pemerintah daerah,” kata Iksan saat ditemui Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Iksan melanjutkan, peningkatan PAD memungkinkan pembangunan di wilayahnya lebih merata. Sebagai contoh, pendapatan dari Kecamatan Bahodopi, pusat aktivitas hilirisasi melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di wilayah lain melalui mekanisme pemerataan anggaran pemerintah daerah.

Dampak serupa juga dirasakan masyarakat Bahodopi. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Bahodopi Ibansi mengatakan, keberadaan kawasan industri membuka peluang kerja yang sebelumnya terbatas bagi masyarakat setempat.

“Dampaknya yang pertama dari segi ekonomi masyarakat itu ada perubahan, ada kenaikan. Kemudian dari segi lapangan kerja, yang tadinya lapangan kerja di sini terbatas, dengan adanya kawasan industri, masyarakat sudah bisa mendapat lapangan pekerjaan di perusahaan,” kata Ibansi kepada Kompas.com.

Selain bekerja di perusahaan, sebagian warga juga memanfaatkan keberadaan kawasan industri dengan membuka rumah kos, ruko, penginapan, hingga usaha perdagangan.

Perusahaan, lanjutnya, juga turut menjalankan program CSR berupa pembangunan sarana-prasarana, bantuan pendidikan, serta dukungan dana bagi pembangunan infrastruktur desa.

Baca juga: Inisiatif Bupati Morowali Hadapi Tantangan Industri Nikel

Pertumbuhan tinggi, pemerataan masih tertinggal

Jika dilihat dari sejumlah indikator sosial dan ekonomi, manfaat hilirisasi nikel memang sudah terasa di Morowali. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya inklusif.

Dalam periode 2023-2025, Morowali mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi 15,91 persen per tahun. Namun, tingkat kemiskinan hanya turun dari 12,31 persen menjadi 10,38 persen. Di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tengah yang hanya tumbuh sekitar 3-4 persen per tahun, penurunan kemiskinan yang terjadi relatif setara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya terkonversi menjadi pengurangan kemiskinan secara proporsional.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah Prof Ahlis Djirimu mengatakan, fenomena tersebut berkaitan dengan paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, belum sepenuhnya bergeser menuju pertumbuhan yang berkeadilan.

“Fenomena ini dapat menggerus tatanan hidup masyarakat apabila strategi pembangunan yang diterapkan belum menyentuh akar masalah sosial ekonomi masyarakat,” jelas Ahlis lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Senin (6/7/2026).

Baca juga: Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel

Indikasi lain terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Sejak 2023 hingga 2025, Morowali memiliki TPAK terendah di Sulawesi Tengah, yakni 58,52 persen dan 65,87 persen, meski TPT menurun.

TPAK perempuan Morowali juga terendah di provinsi tersebut. Pada 2025, angkanya hanya 36,95 persen. Sebagai perbandingan, TPAK perempuan Kabupaten Buol dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sulawesi Tengah tercatat 56,55 persen.

TPAK yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok penduduk usia kerja yang belum sepenuhnya terhubung dengan peluang ekonomi yang tercipta dari ekspansi hilirisasi nikel.

Kondisi ini terlihat lebih jelas pada perempuan yang tingkat partisipasinya jauh tertinggal ketimbang daerah lain.

Oleh karena itu, Ahlis mendorong pemerintah mendesain kebijakan pembangunan yang memastikan manfaat ekonomi hilirisasi dapat dinikmati secara lebih merata.

“Pembangunan perlu memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata, terutama oleh masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian ataupun menanggung berbagai konsekuensi sosial akibat berkembangnya kawasan industri,” ujarnya.

Baca juga: Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

Menata ulang benefit sharing mechanism

Analis Sosial Ekonomi Article 33 Indonesia Harriz Jati menilai, pemerataan manfaat sektor mineral, seperti hilirisasi nikel, dapat dilakukan melalui pendekatan benefit sharing mechanism (BSM).

BSM sendiri merupakan kerangka untuk memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak berhenti pada perusahaan ataupun pemerintah pusat, tetapi turut dirasakan oleh daerah penghasil dan masyarakat terdampak.

“Jadi, bukan hanya soal membagi uang, tetapi bagaimana kekayaan dari nikel bisa diubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Harriz dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

BSM mencakup empat elemen utama, yakni manfaat melalui aktivitas ekonomi lokal, mekanisme fiskal, seperti dana bagi hasil (DBH), manfaat langsung kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta perlindungan lingkungan.

Menurut Harriz, berbagai instrumen tersebut sebenarnya telah tersedia di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk satu kerangka pembangunan yang utuh.

“Berbagai instrumen yang telah tersedia, seperti DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, (seharusnya) diarahkan pada tujuan pembangunan yang sama,” jelasnya.

Baca juga: Ekspansi Industri Nikel Gerus Lahan Pertanian dan Kampung Nelayan di Morowali

Bupati Iksan mengamini bahwa masih ada tantangan dalam hilirisasi nikel. Salah satunya terkait dana bagi hasil.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian keuangan, menunjukkan, nilai DBH Kabupaten Morowali berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah mencapai Rp 985,68 miliar pada 2023, nilainya turun menjadi Rp 622,89 miliar pada 2024 dan kembali berkurang menjadi Rp 604,68 miliar pada 2025.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi di daerah tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan yang diterima pemerintah daerah.

Padahal, pemerintah daerah tetap harus menanggung berbagai konsekuensi pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga penyediaan layanan publik bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.

Iksan menyatakan, kontribusi Morowali yang cukup besar terhadap industri nasional perlu diikuti perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

"Pendapatan itu memang dihitung di pemerintah pusat. Karena itu, kami terus menyuarakan agar Morowali sebagai daerah penyumbang besar juga mendapat perhatian. Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat, mulai dari pembangunan jalan hingga penguatan sektor perikanan, karena kemampuan fiskal daerah juga terbatas," ujarnya.

Untuk peningkatan TPAK, Pemkab Morowali tengah menyiapkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar kompetensi masyarakat lokal meningkat sehingga lebih banyak terserap di sektor industri.

"Kami akan membuat pelatihan BLK. Targetnya, warga lokal bisa mengoperasikan alat-alat berat yang dibutuhkan industri, seperti dump truck, ekskavator, wheel loader, dan sejenisnya. Dengan begitu mereka punya keahlian untuk masuk dan bersaing di kawasan industri," ujar Iksan.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos

Selain mengembangkan pelatihan kerja, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan jalan, fasilitas pengelolaan sampah, serta dukungan bagi nelayan. Sejumlah program tersebut turut didukung oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.

KOMPAS.com/Hotria Mariana Kondisi salah satu kawasan perbukitan di Morowali yang terkupas akibat maraknya aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel di wilayah tersebut.

BSM lebih terstruktur dan berkelanjutan

Harriz menilai, penguatan BSM tidak cukup dilakukan melalui peningkatan dana atau program tanggung jawab sosial perusahaan semata.

Menurutnya, manfaat sektor tambang seharusnya tidak berhenti sebagai penerimaan ekonomi jangka pendek, tetapi harus menjadi modal untuk memperkuat kapasitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Benefit sharing perlu diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi daerah, tidak sekadar menjadi mekanisme kompensasi jangka pendek. Manfaatnya harus digunakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kualitas lingkungan agar tetap dirasakan setelah aktivitas pertambangan berakhir,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki tata kelola BSM yang mampu menghubungkan berbagai instrumen, mulai dari mekanisme fiskal, program PPM, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga perlindungan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang saling terintegrasi.

Dalam pelaksanaan PPM, misalnya, perlu diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat sekitar tambang, tidak sekadar memenuhi kewajiban perusahaan.

Harriz juga mendorong penguatan instrumen fiskal, termasuk pengembangan skema Dana Abadi Sumber Daya Alam Daerah.

“Dengan mekanisme tersebut, sebagian manfaat ekonomi dari sektor tambang dapat disisihkan untuk membiayai pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi daerah setelah aktivitas pertambangan berakhir,” imbuhnya.

Baca juga: Permintaan Mineral Kritis Naik, Industri Nikel RI Didorong Lebih Berkelanjutan

Senada, Prof Ahlis merekomendasikan lima langkah agar BSM lebih berkelanjutan. Pertama, melakukan formalisasi regulasi dan sinkronisasi fiskal melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta redistribusi anggaran ke desa.

Kedua, meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), khususnya program PPM di wilayah lingkar tambang, melalui perencanaan partisipatif.

“Selain itu, perlu diperkuat mekanisme audit dan pengawasan. Program PPM disarankan dikelola melalui rekening desa agar penggunaannya dapat dipantau oleh kementerian terkait dan diaudit oleh inspektorat,” jelasnya.

Ketiga, memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal dan keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri. Keempat, menerapkan afirmasi tenaga kerja lokal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari keberadaan industri.

Kelima, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh kawasan industri logam dasar nikel.

“Kelima langkah tersebut berada dalam satu payung besar, yakni benefit sharing mechanism atau mekanisme berbagi manfaat. Pendekatan ini perlu mulai diantisipasi sebagai bagian dari strategi keluar (exit strategy) jangka panjang,” jelasnya.

Menuju hilirisasi yang lebih inklusif

Transformasi Morowali menunjukkan bahwa hilirisasi nikel mampu menciptakan nilai tambah yang besar bagi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan kapasitas fiskal, pembukaan kesempatan kerja, hingga perbaikan sejumlah indikator sosial menjadi bukti bahwa manfaat industri mulai dirasakan.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi ataupun tingginya PDRB. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh manfaat tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama mereka yang hidup di sekitar kawasan industri dan kelompok yang masih tertinggal dari arus pertumbuhan.

Dengan begitu, kekayaan yang dihasilkan dari nikel dapat diwariskan menjadi kesejahteraan yang bertahan lebih lama daripada umur tambang itu sendiri.