Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi AHY soal Usulan Badan Air, Basuki: Bikin Koordinasi Makin Rumit

Kompas.com, 24 Mei 2024, 08:00 WIB
Teuku Muhammad Valdy Arief,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhono (AHY) soal pembentukan badan baru untuk mengurus air.

Basuki merasa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sudah ada saat ini masih bekerja secara efektif.

Kemunculan badan baru dikhawatirkannya malah membuat koordinasi antarlembaga menjadi makin rumit.

"Makin banyak badan, makin koordinasinya makin tidak gampang," kata Basuki selepas acara Melasti Water Carnival di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Soal Pembentukan Badan Air Nasional, AHY Mau Lapor Jokowi

Basuki mengatakan, koordinasi antarlembaga yang ikut mengelola air saat ini sudah berjalan baik.

Bantuan dari Dewan Air Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga membuat koordinasi berjalan efektif.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementarian Pertanian, serta Kementerian Hutan untuk mengelola air. 

Rencana pengelolaan air dirumuskan seluruh kementerian tersebut bersama Dewan Ari Nasional baru kemudian dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Namun, Basuki merasa tidak ada masalah dengan usul yang disampaikan AHY. Pasalnya, keputusan berada di pemerintahan selanjutnya.

"Sebaiknya nanti kita liat rumusannya pemerintah baru," sebutnya.

Baca juga: Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Sebelumunya, AHY berencana melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan pembentukan Badan Air Nasional.

"Kami tidak punya kewenangan secara langsung, tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan, sebagai pembantu presiden punya kewajiban diminta atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik," kata AHY saat ditemui usai menjadi pembicara dalam rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (22/5/2024).

AHY juga telah menyampaikan usulan perlunya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang mengelola sumber daya air dalam forum internasional tersebut.

"Pemerintah pusat harus membentuk lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh kebijakan, strategi dan tindakan terkait pengelolaan air," ucap AHY dalam sambutannya.

Menurutnya, lembaga tersebut harus gesit dalam menghadapi fenomena krisis air, mengelola sumber daya air hingga mengatasi egosektoral dan tumpang tindih antarpihak.

Baca juga: AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional

Indonesia juga dikhawatirkan akan terus menghadapi tantangan terkait air apabila tidak ada badan khusus yang menangani.

Dalam sambutannya, AHY terinspirasi dari sejumlah negara yang telah lebih dulu membentuk lembaga khusus air.

"Kita dapat mempelajari beberapa praktik terbaik dari negara-negara yang telah mendirikan lembaga baru-baru ini, Kanada pada tahun 2023 serta Arab Saudi dan Afrika Selatan sebelumnya," lanjutnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Dianggap Boros Emisi, Perjalanan Udara Presiden FIFA di Piala Dunia Tuai Protes
Pemerintah
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Ekonom IPB: Pembangunan Terlalu Fokus pada Angka, Abaikan Aspek Moral dan Tata Kelola
Pemerintah
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Mayoritas Pemimpin Bisnis Cemas Transisi Iklim Berjalan Kacau
Pemerintah
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
PBB Desak Raksasa Teknologi Transparan Soal Dampak Lingkungan dari AI
Pemerintah
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
Dari Gang Sempit di Jakarta, Seorang ASN Bangun Ekonomi Sirkular yang Turut Hidupi Warga
LSM/Figur
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Konsorsium Tiga Media di Asia Tenggara Kerja Sama untuk Perkuat ESG
Pemerintah
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
Menilik Upaya BNI dalam Mendorong Pemerataan Pendidikan di Tanah Air
BUMN
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Survei KPMG: 4 dari 5 Perusahaan Bingung Ukur Nilai Ekonomi Bisnis Berkelanjutan
Pemerintah
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
BNPB Catat Banjir-Kekeringan Landa Sejumlah Wilayah, Ribuan Orang Terdampak
Pemerintah
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Ilusi Lahan Baru di Tengah Deforestasi
Pemerintah
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global
Pemerintah
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Krisis Iklim Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba Sungai
Pemerintah
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
BRIN dan YKAN Uji Pembakaran Gambut Terkendali untuk Perbaiki Akurasi Data Emisi Nasional
LSM/Figur
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
Paparan Suhu Panas Ekstrem Global Naik 22 Persen, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
PBB Peringatkan AI Perparah Bias Gender dan Kekerasan di Dunia Maya
PBB Peringatkan AI Perparah Bias Gender dan Kekerasan di Dunia Maya
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau