Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2023, 05:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Bandara Schiphol, Royal Schiphol Group, secara resmi mengumumkan proposal aturan baru penerbangan yang diharapkan mulai berlaku secara bertahap pada 2025-2026 mendatang.

Aturan baru ini termasuk pelarangan penerbangan jet pribadi yang menyebabkan gangguan kebisingan dan emisi karbon dioksida (CO2) per penumpang dalam jumlah yang tidak proporsional.

Sekadar tahu saja, jumlah emisi karbon dioksida jet pribadi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan penerbangan komersial.

Terdapat sekitar 30 hingga 50 persen penerbangan jet pribadi dari Schiphol yang bertujuan untuk berlibur ke destinasi-destinasi macam Ibiza, Cannes, dan Innsbruck.

Padahal, pada waktu yang sama terdapat banyak penerbangan reguler ke daerah tersebut tanpa perlu penerbangan pribadi.

Baca juga: Jet Pribadi Bakal Dilarang Mendarat di Schiphol Tahun 2026

Pelarangan ini bertujuan agar Bandara Schiphol menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan lebih baik. Tidak hanya bagi karyawan, pelanggan, melainkan juga bagi lingkungan.

Pelarangan penerbangan jet pribadi ini hanyalah satu di antara pengetatatan yang diterapkan otoritas bandara.

Jadwal trafik pesawat juga dibatasi. Selama kurun pukul 00.00 dan 06.00, tidak ada pesawat lepas landas, dan tidak ada pesawat yang mendarat dalam rentang waktu pukul 00.00 dan 05.00.

Ini berarti 10.000 penerbangan malam akan berkurang setiap tahun. Pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang mengalami gangguan kebisingan.

Dan jika aturan baru ini diterapkan, maka jumlah orang di sekitar Bandara Schiphol yang mengalami gangguan parah akan turun sekitar 17.500 (16 persen) dan jumlah penduduk lokal yang mengalami gangguan tidur parah akan turun sekitar 13.000 (54 persen).

Untuk merealisasikan proposal ini, CEO Grup Royal Schiphol Ruud Sondag akan berkonsultasi dengan maskapai penerbangan. 

"Saya menyadari bahwa pilihan ini mungkin memiliki implikasi yang signifikan bagi industri penerbangan, tetapi itu perlu. Ini menunjukkan bahwa kami serius dalam bisnis penerbangan. Ini adalah satu-satunya cara, berdasarkan langkah-langkah konkret, untuk mendapatkan kembali kepercayaan karyawan, penumpang, lingkungan sekitar, politik, dan masyarakat," papar Ruud, seperti tertulis pada laman resmi Schiphol.

Lebih lanjut Sondag mengatakan, Schiphol menginginkan sistem yang berfokus pada pengurangan struktural kebisingan dan emisi karbon dioksida yang sejalan dengan kesepakatan iklim Paris, dan bukan pada jumlah pergerakan transportasi udara.

Sistem ini akan memberikan kepastian bahwa kebisingan dan emisi akan berkurang secara struktural, dan juga akan mendorong inovasi di bidang penerbangan.

Sondag mengharapkan Pemerintah meengakomdoasi usulan ini ke dalam bentuk sistem konstitusional berupa undang-undang (UU).

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Pemerintah
COP16 Riyadh: Investasi Restorasi Lahan Berdampak Ekonomi 30 Kali Lipat

COP16 Riyadh: Investasi Restorasi Lahan Berdampak Ekonomi 30 Kali Lipat

LSM/Figur
Kendaraan di Dunia Lepaskan 6 Juta Ton Serpihan Mikroplastik per Tahun

Kendaraan di Dunia Lepaskan 6 Juta Ton Serpihan Mikroplastik per Tahun

Pemerintah
Komisi Eropa Terbitkan Dokumen untuk Sederhanakan Pelaporan Keberlanjutan

Komisi Eropa Terbitkan Dokumen untuk Sederhanakan Pelaporan Keberlanjutan

Pemerintah
Agroforestri Intensif Dinilai Jadi Solusi Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim

Agroforestri Intensif Dinilai Jadi Solusi Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim

Pemerintah
40 Persen Perusahaan Global Terbesar Integrasikan Kinerja ESG dalam Gaji Eksekutif

40 Persen Perusahaan Global Terbesar Integrasikan Kinerja ESG dalam Gaji Eksekutif

Swasta
HUT Ke-19 PIKP PAMA Kutim: Istri Pilar Utama Keselamatan Kerja dan Produktivitas Pertambangan

HUT Ke-19 PIKP PAMA Kutim: Istri Pilar Utama Keselamatan Kerja dan Produktivitas Pertambangan

Swasta
Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Mutlak Diperkuat

Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Mutlak Diperkuat

Pemerintah
Tingkatkan Kesadaran K3, PT GNI Adakan Pelatihan dan Sertifikasi SIO bagi Operator Alat Berat

Tingkatkan Kesadaran K3, PT GNI Adakan Pelatihan dan Sertifikasi SIO bagi Operator Alat Berat

Swasta
Beri Ternak dengan Rumput Laut Bisa Kurangi Emisi Metana Hampir 40 Persen

Beri Ternak dengan Rumput Laut Bisa Kurangi Emisi Metana Hampir 40 Persen

LSM/Figur
COP16 Riyadh Hasilkan Janji Rp 191 Triliun Atasi Kekeringan dan Degradasi Lahan

COP16 Riyadh Hasilkan Janji Rp 191 Triliun Atasi Kekeringan dan Degradasi Lahan

Pemerintah
PAGE Fase 2 Diteruskan dengan Fokus Ekonomi Sirkular dan Keuangan Berkelanjutan

PAGE Fase 2 Diteruskan dengan Fokus Ekonomi Sirkular dan Keuangan Berkelanjutan

Pemerintah
5,4 Juta Orang di Haiti Alami Kerawanan Pangan Akut

5,4 Juta Orang di Haiti Alami Kerawanan Pangan Akut

Pemerintah
RI-Kanada Sepakati Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

RI-Kanada Sepakati Kerja Sama Mineral Kritis dan Transisi Energi

Pemerintah
Singapura Bakal Ubah Kota demi Udara yang Lebih Bersih

Singapura Bakal Ubah Kota demi Udara yang Lebih Bersih

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau