Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2023, 05:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Bandara Schiphol, Royal Schiphol Group, secara resmi mengumumkan proposal aturan baru penerbangan yang diharapkan mulai berlaku secara bertahap pada 2025-2026 mendatang.

Aturan baru ini termasuk pelarangan penerbangan jet pribadi yang menyebabkan gangguan kebisingan dan emisi karbon dioksida (CO2) per penumpang dalam jumlah yang tidak proporsional.

Sekadar tahu saja, jumlah emisi karbon dioksida jet pribadi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan penerbangan komersial.

Terdapat sekitar 30 hingga 50 persen penerbangan jet pribadi dari Schiphol yang bertujuan untuk berlibur ke destinasi-destinasi macam Ibiza, Cannes, dan Innsbruck.

Padahal, pada waktu yang sama terdapat banyak penerbangan reguler ke daerah tersebut tanpa perlu penerbangan pribadi.

Baca juga: Jet Pribadi Bakal Dilarang Mendarat di Schiphol Tahun 2026

Pelarangan ini bertujuan agar Bandara Schiphol menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan lebih baik. Tidak hanya bagi karyawan, pelanggan, melainkan juga bagi lingkungan.

Pelarangan penerbangan jet pribadi ini hanyalah satu di antara pengetatatan yang diterapkan otoritas bandara.

Jadwal trafik pesawat juga dibatasi. Selama kurun pukul 00.00 dan 06.00, tidak ada pesawat lepas landas, dan tidak ada pesawat yang mendarat dalam rentang waktu pukul 00.00 dan 05.00.

Ini berarti 10.000 penerbangan malam akan berkurang setiap tahun. Pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang mengalami gangguan kebisingan.

Dan jika aturan baru ini diterapkan, maka jumlah orang di sekitar Bandara Schiphol yang mengalami gangguan parah akan turun sekitar 17.500 (16 persen) dan jumlah penduduk lokal yang mengalami gangguan tidur parah akan turun sekitar 13.000 (54 persen).

Untuk merealisasikan proposal ini, CEO Grup Royal Schiphol Ruud Sondag akan berkonsultasi dengan maskapai penerbangan. 

"Saya menyadari bahwa pilihan ini mungkin memiliki implikasi yang signifikan bagi industri penerbangan, tetapi itu perlu. Ini menunjukkan bahwa kami serius dalam bisnis penerbangan. Ini adalah satu-satunya cara, berdasarkan langkah-langkah konkret, untuk mendapatkan kembali kepercayaan karyawan, penumpang, lingkungan sekitar, politik, dan masyarakat," papar Ruud, seperti tertulis pada laman resmi Schiphol.

Lebih lanjut Sondag mengatakan, Schiphol menginginkan sistem yang berfokus pada pengurangan struktural kebisingan dan emisi karbon dioksida yang sejalan dengan kesepakatan iklim Paris, dan bukan pada jumlah pergerakan transportasi udara.

Sistem ini akan memberikan kepastian bahwa kebisingan dan emisi akan berkurang secara struktural, dan juga akan mendorong inovasi di bidang penerbangan.

Sondag mengharapkan Pemerintah meengakomdoasi usulan ini ke dalam bentuk sistem konstitusional berupa undang-undang (UU).

Tidak ada landasan pacu tambahan

Otoritas Schiphol juga membatalkan rencana pembangunan landasan pacu tambahan dan meminta Pemerintah untuk mencabut reservasi tersebut.

Lahan untuk landasan pacu ini telah dialokasikan di Rozenburg, Rijsenhout dan Schiphol-Rijk, yang memberi tekanan tidak perlu pada pemanfaatan ruang.

Sementara, untuk area di tenggara Schiphol, yang mungkin mendapat manfaat dari pembangunan landasan pacu tambahan terkait gangguan kebisingan, sedang dilakukan upaya untuk menerapkan program Minder Hinder (Less Nuisance).

Bersama pemerintah pusat, Schiphol menyiapkan dana lingkungan untuk daerah setempat yang berlaku hingga 2030 mendatang dengan total anggaran 70 juta Euro atau 10 juta Euro per tahun.

Dengan demikian, investasi dapat dilakukan dalam konsep konstruksi inovatif, insulasi rumah, dan pengembangan area untuk lingkungan kehidupan yang lebih baik.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Swasta
Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Pemerintah
COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

LSM/Figur
Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

LSM/Figur
Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

LSM/Figur
Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Pemerintah
Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

LSM/Figur
Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Pemerintah
Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

LSM/Figur
Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Pemerintah
42 Perusahaan Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024

42 Perusahaan Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024

Pemerintah
Anggaran Konservasi Turun Rp 300 Miliar dalam APBN 2025

Anggaran Konservasi Turun Rp 300 Miliar dalam APBN 2025

Pemerintah
Masyarakat di Desa Guci Tegal Berhasil Kembangkan Hutan Wisata Berkelanjutan

Masyarakat di Desa Guci Tegal Berhasil Kembangkan Hutan Wisata Berkelanjutan

LSM/Figur
Jadi Utusan Khusus Sekjen PBB, Retno Marsudi: Dunia Masih Belum Sadar Krisis Air

Jadi Utusan Khusus Sekjen PBB, Retno Marsudi: Dunia Masih Belum Sadar Krisis Air

LSM/Figur
Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Warga di Berau Manfaatkan Lahan Hutan Mangrove untuk Bertambak

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau