Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/04/2023, 11:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki 4.500 kampus negeri dan swasta dengan sistem pengelolaan yang berbeda-beda. Namun, di antara ribuan kampus tersebut, masih banyak yang pengelolaan administrasinya tidak sesuai standar alias berbasis kertas.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (LLDIKTI Sumut) Prof. Saiful Anwar Matondang mengungkapkan hal ini dalam Seminar dan Konferensi Pers Digitalisasi Kampus dengan SEVIMA Platform, Senin (17/4/2023).

Ia mencontohkan kasus yang pernah terjadi di Sumatera Utara, yaitu ada kampus yang akreditasinya bermasalah karena berkasnya belum digital.

Menurut Saiful, dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu, ada asesmen lapangan melalui pendodokan data dengan aturan Pemerintah.

Baca juga: Dukung Pendidikan Berkualitas, HK Sumbang Rp 10 Juta buat Mahasiswa IPB

"Sayangnya masih banyak dokumen yang diprint saat penilaian, masih kertas, bertumpuk-tumpuk, tidak ada format baku, dan asesor menolak dokumen tersebut dengan alasan tidak terdata di sistem. Itu menyebabkan sulit sekali kampus menjadi unggul!," tutur Saiful.

Untuk mengatasi tantangan penjaminan mutu tersebut, LLDIKTI Sumut sebagai satuan kerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bersama SEVIMA, perusahaan education technology, menandatangani perjanjian kerjasama untuk digitalisasi kampus.

Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Kepala LLDIKTI Sumut bersama Direktur Pemasaran SEVIMA Andry Huzain.

LLDIKTI Sumut beserta SEVIMA juga menyepakati dua poin kerjasama yang menjadi tips sekaligus strategi dalam memecahkan masalah administrasi kampus.

1. Berkolaborasi menyediakan sistem ademik berbasis digital dan terintegrasi

Dalam pengalamannya membina 204 kampus dan 13.000 dosen di Sumatera Utara, Saiful beberapa kali menemukan kesalahan data yang dicatat maupun dilaporkan perguruan tinggi. Misalnya data pribadi, nilai mahasiswa, hingga terkait penomoran ijazah.

Kesalahan data ini seharusnya tidak terjadi jika kampus telah menjalankan administrasinya secara digital sekaligus terintegrasi.

Dua poin ini berjalan beriringan, karena tak jarang ada sistem digital yang sudah berjalan namun ternyata tidak terintegrasi. Idealnya, mulai dari mahasiswa mendaftar di kampus sampai proses perkuliahan dan mendapat penerbitan ijazah, harus dilakukan secara terintegrasi.

"Ini sangat penting karena sekarang eranya digitalisasi, dan ini harapan saya yang nantinya akan di-follow up oleh kampus dengan SEVIMA Platform," ungkap Saiful.

Andry Huzain menambahkan, otomatisasi administrasi, digitalisasi kampus, dan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai data serta kebutuhan pendidikan tinggi, telah menjadi spesialisasi SEVIMA selama 20 tahun.

Sebelumnya, akreditasi sering menjadi keluhan. Namun kini persiapan akreditasi perguruan tinggi dan prodi hanya tinggal tarik data saja, tanpa harus lembur berhari-hari.

"Mei nanti juga akan dirintis modul Beban Kerja Dosen (BKD) di SEVIMA Platform yang akan memulai integrasi pelaporan data dosen ke sistem pemerintah, merespon aturan baru terkait administrasi dosen," ujarnya.

2. Kembangkan kampus dengan kehadiran pakar dan publikasi

Proses digitalisasi dan pengembangan kampus tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Kolaborasi dengan para pakar termasuk dari dunia usaha dan dunia industri yang dapat memberi masukan kepada kampus sangat diperlukan. Sehingga kurikulum dan lulusan kampus sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karenanya, pengembangan kampus dengan kehadiran pakar dan publikasi dari luar kampus sangatlah dibutuhkan.

"Terlebih sekarang kita berharap kurikulumnya sudah outcome based education (kurikulum berbasis hasil). Artinya butuh dunia usaha dan dunia industri seperti SEVIMA," ungkap Saiful.

Kerjasama ini menyepakati kehadiran para doktor lulusan luar negeri yang tergabung dalam Tenaga Ahli SEVIMA, untuk dapat hadir secara gratis dalam Seminar dan Webinar yang diadakan LLDIKTI Sumut maupun 204 kampus di wilayah Sumatera Utara.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau