Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 26 Mei 2023, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menggenjot revisi kebijakan energi agar sesuai dengan target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menyampaikan, asumsi pertumbuhan ekonomi di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) cukup tinggi sehingga perlu penyesuaian.

Untuk diketahui, KEN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014.

Baca juga: Perusahaan Kelapa Sawit TSE Group Terapkan SBTi, Dukung Nol Emisi 2060

Dalam KEN, pemerintah menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional minimal 23 persen pada 2025 dan minimal 31 persen pada 2050.

Sedangkan porsi batu bara dalam bauran energi nasional ditargetkan turun menjadi minimal 30 persen pada 2025 dan minimal 25 persen pada 2050.

Sementara porsi minyak bumi dalam bauran energi nasional ditargetkan turun menjadi minimal 25 persen pada 2025 dan minimal 20 persen pada 2050.

“Pembaruan KEN ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan energi yang tangguh dan dekarbonisasi untuk mencapai NZE pada 2060 dengan tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi,” kata Satya dalam audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Edukasi Emisi Rendah Karbon, Toyota Gelar Program Jelajah Hijau

Satya mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi transisi energi di Indonesia menuju NZE 2060, sebagaimana dilansir dari situs web DEN.

Strategi tersebut contohnya adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk meminimumkan konsumsi energi dalam jangka panjang, konservasi energi, efisiensi energi, diversifikasi sumber energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon.

Anggota DEN lainnya, Musri Mawaleda juga mengungkapkan bahwa Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi daerah lain khususnya dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

“Bisa kita lihat implementasi RUED di Jawa Timur ini sudah sangat baik,” ucap Musri.

Baca juga: Emisi Karbon Dioksida Catatkan Rekor Tertinggi pada 2022

As Natio Lasman yang juga anggota DEN meminta agar daerah-daerah lain turut aktif untuk melakukan transisi energi menuju NZE.

“DEN dengan senang hati akan membantu dan mendampingi setiap daerah untuk melakukan perencanaannya,” ucapnya.

Di sisi lain, Khofifah menuturkan bahwa untuk penyelamatan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur rutin menanam pohon bakau.

“Program penanaman mangrove (bakau) di Jawa Timur selain untuk penyelamatan lingkungan kawasan pantai dari abrasi air laut, juga mampu berperan dalam upaya pencapaian transisi energi dalam hal penurunan emisi, mengingat kemampuan tanaman mangrove menyerap emisi karbon,” kata Khofifah.

Baca juga: Mengenal Emisi Gas Rumah Kaca yang Sumbang Laju Pemanasan Global

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Pemerintah
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Pemerintah
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
LSM/Figur
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
BUMN
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Pemerintah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
LSM/Figur
Bambu Bisa Jadi 'Superfood', tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
Bambu Bisa Jadi "Superfood", tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
LSM/Figur
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemerintah
Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
LSM/Figur
Masyarakat Kalimantan Timur Berhasil Manfaatkan Limbah Ternak Jadi Biogas
Masyarakat Kalimantan Timur Berhasil Manfaatkan Limbah Ternak Jadi Biogas
Pemerintah
Permukaan Laut Greenland Turun Saat Emisi Tinggi, Kok Bisa?
Permukaan Laut Greenland Turun Saat Emisi Tinggi, Kok Bisa?
LSM/Figur
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
BRIN Sebut Sawit Tak Cocok untuk Semua Lahan di Indonesia, Ini Alasannya
Pemerintah
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Operasi Modifikasi Cuaca Bikin Cuaca Tidak Stabil? BMKG Beri Penjelasan
Pemerintah
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan
Pemerintah
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
Peneliti BRIN Kritisi Skema Kemitraan Perusahaan-Petani Sawit di Papua
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Kejar Nol Emisi Karbon 2060, Revisi Kebijakan Energi Nasional Digenjot
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat