Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/05/2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

 

KOMPAS.comPermukiman kumuh adalah salah satu masalah kehidupan manusia modern. Penataan permukiman kumuh menjadi salah satu program pemerintah.

Hingga 2020, jumlah orang Indonesia yang tinggal di daerah kumuh perkotaan sebanyak 29,929 juta jiwa pada 2020 menurut laporan Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UN Habitat.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh di Indonesia pada 2022 sebesar 8,93 persen.

Baca juga: 1 Miliar Orang di Dunia Tinggal di Permukiman Kumuh, Bagaimana Indonesia?

Jumlah ini menurun bila dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 9,12 persen pada 2021 dan 10,04 persen pada 2020.

Penataan kawasan kumuh adalah salah satu target dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Target penataan kawasan kumuh masuk dalam target 11 SDGs yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Baca juga: Pemda Didorong Saling Belajar Tangani Permukiman Kumuh

Untuk mencapai target itu, penduduk yang tinggal di kawasan kumuh di dunia harus diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Perumahan yang layak dan terjangkau adalah kunci untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Penataan kawasan kumuh tidak bisa dilepaskan dari faktor penyebabnya dan kriterianya. Lantas, apa saja itu?

Berikut faktor-faktor penyebab permukiman kumuh dan kriteria permukiman kumuh.

Baca juga: Jakarta dan Jabar, 2 Provinsi di Jawa yang Warganya Masih Banyak Tinggal di Rumah Kumuh

Penyebab permukiman kumuh

Dilansir dari The Sustainable Development Goals Report 2022 yang dirilis PBB, ada beberapa faktor penyebab dari permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut adalah:

  • Urbanisasi yang cepat
  • Perencanaan yang tidak efektif
  • Kurangnya pilihan perumahan yang terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah
  • Kebijakan perkotaan, tanah, dan perumahan yang disfungsional
  • Kelangkaan pembiayaan perumahan
  • Kemiskinan

Sedangkan menurut publikasi berjudul "Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan" yang diterbitkan Jurnal Kajian Ruang tahun 2021, ada berbagai macam faktor penyebab permukiman kumuh.

Baca juga: Upaya SMF Mengubah Wajah Kumuh Pesisir Kota Cirebon

Faktor-faktor penyebab permukiman kumuh menurut publikasi di jurnal tersebut ada empat yaitu:

1. Faktor ekonomi

Perekonomian adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. Pendapatan yang rendah membuat mereka kesulitan mendapatkan rumah yang layak huni bagi dirinya dan keluarganya.

Dengan pendapatan yang rendah, kemungkinan kemampuan untuk memperbaiki hunian dan lingkungannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

100 Hari Prabowo Gibran, DMO Batu Bara Didesak Dievaluasi

LSM/Figur
BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

BPOM Perlu Percepat Pelabelan BPA pada Air Minum Galon

LSM/Figur
Dampak Positif IMIP pada Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Morowali

Dampak Positif IMIP pada Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Morowali

Swasta
Gerakan Menanam Pohon dari Kader Jadi Kado Ulang Tahun ke-78 Megawati

Gerakan Menanam Pohon dari Kader Jadi Kado Ulang Tahun ke-78 Megawati

LSM/Figur
Studi: Hilirisasi Nikel Perlu Terapkan ESG untuk Ciptakan Pekerjaan Hijau

Studi: Hilirisasi Nikel Perlu Terapkan ESG untuk Ciptakan Pekerjaan Hijau

LSM/Figur
DBS Indonesia Siapkan Rp 100 Miliar untuk Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

DBS Indonesia Siapkan Rp 100 Miliar untuk Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

Swasta
BNI Implementasikan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja

BNI Implementasikan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja

BUMN
AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

AS Keluar Perjanjian Paris, Pendanaan Transisi Energi RI Bisa Terganggu

LSM/Figur
Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Trump Tarik AS dari Perjanjian Paris, Investasi Hijau Bisa Lari ke Negara Lain

Pemerintah
Serba-serbi PLTA Jatigede: Terbesar Kedua di Indonesia, Pangkas Emisi 415.800 ton

Serba-serbi PLTA Jatigede: Terbesar Kedua di Indonesia, Pangkas Emisi 415.800 ton

Pemerintah
Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Janji Transisi Energi Didesak Diwujudkan

Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Janji Transisi Energi Didesak Diwujudkan

LSM/Figur
Hilirisasi Nikel Belum Sediakan Green Jobs Sesuai Potensinya

Hilirisasi Nikel Belum Sediakan Green Jobs Sesuai Potensinya

Pemerintah
BRI RO Lampung Salurkan Bantuan kepada Korban Terdampak Banjir

BRI RO Lampung Salurkan Bantuan kepada Korban Terdampak Banjir

BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau