Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tujuan Terkait

Jakarta dan Jabar, 2 Provinsi di Jawa yang Warganya Masih Banyak Tinggal di Rumah Kumuh

Kompas.com - 08/05/2023, 09:34 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mencatat, masih ada 4.170 hektar permukiman kumuh di seluruh Indonesia yang harus ditata dan ditangani.

Memang, dari tahu ke tahun, jumlah masyakarat yang menempati permukiman kumuh terus menunjukkan penurunan. Kendati begitu persoalan ini masih tetap perlu menjadi atensi.

Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya mendorong awareness (kesadaran) dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menuntaskan sisa penanganan permukiman kumuh.

Baca juga: Spesifikasi Rumah Baru Korban Gempa Cianjur, Tipe 36 Dua Kamar Tidur

Hal ini merupakan upaya agar penanganan permukiman kumuh tidak selalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika permukiman kumuh masih tersisa ribuan hektar menunggu ditangani, bagaimana dengan warga yang tinggal di rumah kumuh?

Dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022 menyebutkan, terdapat empat komponen penentu rumah kumuh, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, serta akses kepemilikan terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak.

Aspek yang membedakan klasifikasi rumah layak huni dan rumah kumuh terletak pada adanya penimbang pada komponen penyusun rumah kumuh.

Ketahanan bangunan dan kecukupan luas tempat tinggal masing-masing memiliki bobot sebesar 35,00 persen.

Kedua komponen lain, yaitu kepemilikan akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak masing-masing memiliki bobot sebesar 15,00 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Transisi Energi Terganjal Konflik Kepentingan

Transisi Energi Terganjal Konflik Kepentingan

LSM/Figur
Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Standar Umum 10 Tahun ke Depan

Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Standar Umum 10 Tahun ke Depan

Pemerintah
Isu Penanganan Stunting Perlu Dibahas dalam Debat Capres

Isu Penanganan Stunting Perlu Dibahas dalam Debat Capres

Pemerintah
Pembiayaan SDGs Melambung Tinggi Sejak Pandemi Covid-19

Pembiayaan SDGs Melambung Tinggi Sejak Pandemi Covid-19

Pemerintah
Kenaikan Air Laut Ancaman Nyata Kelangsungan Hidup

Kenaikan Air Laut Ancaman Nyata Kelangsungan Hidup

Pemerintah
Indonesia Tandatangani Perjanjian Internasional Konservasi Hayati Laut Lepas

Indonesia Tandatangani Perjanjian Internasional Konservasi Hayati Laut Lepas

Pemerintah
Monash University, UI, dan Pemprov Jabar Rilis Rencana Induk Ekowisata Citarik

Monash University, UI, dan Pemprov Jabar Rilis Rencana Induk Ekowisata Citarik

LSM/Figur
Dari Hutan Desa Pertama Papua, Anak Muda Adat Serukan Penyelamatan Hutan

Dari Hutan Desa Pertama Papua, Anak Muda Adat Serukan Penyelamatan Hutan

LSM/Figur
Indosat Terobos Area 'Blank Spot' hingga Perbatasan Timor Leste

Indosat Terobos Area "Blank Spot" hingga Perbatasan Timor Leste

Swasta
Tingkatkan Partisipasi dan Representasi Politik Perempuan di Indonesia

Tingkatkan Partisipasi dan Representasi Politik Perempuan di Indonesia

Pemerintah
Manfaatkan Sampah Perkotaan di Bali Jadi Bahan Bakar, SBI Gandeng CMPP

Manfaatkan Sampah Perkotaan di Bali Jadi Bahan Bakar, SBI Gandeng CMPP

BUMN
Dunia Kembangkan Minyak Mentah Jadi Bahan Bakar Pesawat, Indonesia Berpotensi Jadi Pemasok

Dunia Kembangkan Minyak Mentah Jadi Bahan Bakar Pesawat, Indonesia Berpotensi Jadi Pemasok

Pemerintah
Dorong Hilirisasi dan Isu Keberlanjutan, AII Pertemukan Inventor dan Industri

Dorong Hilirisasi dan Isu Keberlanjutan, AII Pertemukan Inventor dan Industri

LSM/Figur
Indonesia-Jepang Bentuk Satgas Percepat Transisi Energi, Diguyur Rp 207 Triliun Per Tahun

Indonesia-Jepang Bentuk Satgas Percepat Transisi Energi, Diguyur Rp 207 Triliun Per Tahun

Pemerintah
Kurang dari Separuh Warga Asia Tenggara Yakini Perubahan Iklim Ancaman Serius Bagi Negara

Kurang dari Separuh Warga Asia Tenggara Yakini Perubahan Iklim Ancaman Serius Bagi Negara

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com