Pemda Didorong Saling Belajar Tangani Permukiman Kumuh

KOMPAS.com – Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk saling belajar dalam menangani permukiman kumuh.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran horizontal guna saling belajar tentang program penanganan kumuh.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum dalam Horizontal Learning DAK PPKT (Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu)/DAK Integrasi bersama Bupati Kabupaten Gresik Terpadu.

Baca juga: Jakarta dan Jabar, 2 Provinsi di Jawa yang Warganya Masih Banyak Tinggal di Rumah Kumuh

Ervan berujar, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung daerah yang berhasil menuntaskan persoalan infrastruktur dasar di permukiman kumuh.

Ervan menuturkan, penanganan kumuh terpadu melalui DAK Tematik PPKT/DAK Integrasi hadir dengan mengolaborasikan tiga bidang DAK.

“Yaitu air minum, sanitasi termasuk persampahan, serta perumahan dan permukiman, yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan infrastruktur dasar di lokasi permukiman kumuh,” ucap Ervan, Selasa (9/5/2023), sebagaimana dilansir dari pernyataan tertulis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bahwa pada 2024 akses rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau sebesar 70 persen dan penanganan kumuh secara terpadu seluas 10.000 hektare.

Baca juga: Upaya SMF Mengubah Wajah Kumuh Pesisir Kota Cirebon

Ervan mengatakan, saat ini masih terdapat gap sebesar 1.247,8 hektare.

“Untuk itu, kita perlu melakukan penguatan program dan percepatan penanganan kumuh pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 ini,” ucap Ervan.

Saat ini Program DAK PPKT sudah menangani kumuh tuntas pada 214,05 hektare dengan memberi manfaat kepada 4.415 rumah tangga.