Pemda Didorong Saling Belajar Tangani Permukiman Kumuh

KOMPAS.com – Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk saling belajar dalam menangani permukiman kumuh.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran horizontal guna saling belajar tentang program penanganan kumuh.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum dalam Horizontal Learning DAK PPKT (Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu)/DAK Integrasi bersama Bupati Kabupaten Gresik Terpadu.

Baca juga: Jakarta dan Jabar, 2 Provinsi di Jawa yang Warganya Masih Banyak Tinggal di Rumah Kumuh

Ervan berujar, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung daerah yang berhasil menuntaskan persoalan infrastruktur dasar di permukiman kumuh.

Ervan menuturkan, penanganan kumuh terpadu melalui DAK Tematik PPKT/DAK Integrasi hadir dengan mengolaborasikan tiga bidang DAK.

“Yaitu air minum, sanitasi termasuk persampahan, serta perumahan dan permukiman, yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan infrastruktur dasar di lokasi permukiman kumuh,” ucap Ervan, Selasa (9/5/2023), sebagaimana dilansir dari pernyataan tertulis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bahwa pada 2024 akses rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau sebesar 70 persen dan penanganan kumuh secara terpadu seluas 10.000 hektare.

Baca juga: Upaya SMF Mengubah Wajah Kumuh Pesisir Kota Cirebon

Ervan mengatakan, saat ini masih terdapat gap sebesar 1.247,8 hektare.

“Untuk itu, kita perlu melakukan penguatan program dan percepatan penanganan kumuh pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 ini,” ucap Ervan.

Saat ini Program DAK PPKT sudah menangani kumuh tuntas pada 214,05 hektare dengan memberi manfaat kepada 4.415 rumah tangga.

“Pada 2023 dan selanjutnya kita memasuki tahap replikasi, di mana pada 2024 saya berharap lebih banyak kabupaten atau kota yang siap menjalankan DAK PPKT,” papar Ervan.

Baca juga: Benahi Kawasan Kumuh di Medan, SMF Salurkan Rp 1,5 Miliar

Pembelajaran DAK PPKT juga memberikan manfaat pada manfaat bermukim sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghidupan serta dapat mengatasi permasalahan keterbelakangan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

“Forum ini sangat penting bagi kita semua untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan semua pihak terkait pengentasan permukiman kumuh terpadu,” kata Ervan.

“Semoga upaya positif kita ini dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi pembangunan perumahan dan permukiman ke depannya,” sambung Ervan.

Ervan juga mengapresiasi upaya Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program penanganan permukiman kumuh terpadu.

“Diharapkan inovasi Kabupaten Gresik ini dapat di-ATM-kan (amati, tiru, modifikasi), sehingga memberikan dampak yang optimal bagi kabupaten dan kota lainnya,” kata Ervan.

Baca juga: Sinopsis Room, Ketika Ibu dan Anak Terkurung di Sebuah Ruangan Kumuh