KOMPAS.com – Kelompok aktivis lingkungan Greenpeace menolak terlibat dalam tim kajian yang akan dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah mengatakan, Greenpeace menolak terlibat dalam tim kajian yang akan dibentuk untuk implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023.
“Sikap kami jelas, pemerintah harus membatalkan PP tersebut. Regulasi ini adalah upaya greenwashing atau akal-akalan pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan laut demi keberlanjutan,” kata Afdillah dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).
Baca juga: Ekspor Pasir Laut Dinilai Hanya Untungkan Pebisnis
“Padahal, di balik itu semua, PP ini justru akan menjadi pelicin oligarki dan para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan dari aktivitas ekspor pasir laut,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa ekspor sedimentasi diperbolehkan asal mendapatkan izin dari tim kajian khusus.
Tim kajian tersebut, kata Trenggono, akan terdiri dari KKP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi dan Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga kelompok aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace.
Selain itu, akan dibentuk aturan turnan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) dari PP Nomor 26 Tahun 2023, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Soal Ekspor Pasir Laut, Aktivis: Karpet Merah untuk Bisnis dan Oligarki
“Permintaan ekspor selama hasil sedimentasi boleh saja buat penggunaan dalam negeri dan luar negeri. Tidak apa-apa selama dia bayaran mahal ke dalam negeri, (soalnya) kok yang untung Johor (Malaysia) terus. Nah johor mengambilnya dari mana? Jangan-jangan dari kita juga, ya kalau dari kita mana mau saya,” ujar Trenggono saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Trenggono menuturkan, bila tim kajian yang dibentuk membolehkan untuk ekspor hasil sedimentasi, justru akan menambah pemasukan negara.
Dia menambahkan, ekspor sedimentasi laut tak hanya khusus ke satu negara saja, tapi bisa ke mana saja tergantung keputusan dari tim kajian.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.