Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 12 Juni 2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Perguruan tinggi harus berkontribusi bagi transformasi Indonesia, tidak hanya transformasi ekonomi, tapi juga transformasi sosial dan tata kelola.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia mengutarakan hal tersebut dalam acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM Industri Otomotif, Kemenperin Gandeng Perguruan Tinggi dan SMK

Dia menuturkan, transformasi sosial akan menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sebagaimana dilansir dari situs Kementerian PPN/Bappenas.

"Transformasi ekonomi dibutuhkan untuk bisa membawa Indonesia keluar dari middle-income trap sebelum tahun 2045," ucap Amalia.

Sedangkan transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 dihadiri 20 rektor perguruan tinggi di Indonesia yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hassanudin, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, serta Universitas Syiah Kuala.

Baca juga: Biaya Kuliah 8 Jurusan Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta 2023

Selain itu, hadir pula pimpinan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas YARSI, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pattimura, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Sumatera Utara.

Para rektor dari 20 perguruan tinggi tersebut diundang untuk memberikan masukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Salah satu sasaran RPJPN 2025-2045 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan naiknya gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pertumbuhan GNI per kapita harus dilihat dari sudut pandang kemampuan mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia.

Baca juga: Tantangan Kepemimpinan Perguruan Tinggi Kini dan Nanti

"Sebenarnya yang kita ingin entaskan dan naikkan adalah mereka yang berada di dalam golongan menengah ke bawah. Mereka yang hampir miskin, miskin, dan miskin sekali, harus naik kelas" ujar Suharso.

Sasaran tersebut selaras dengan upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya mewujudkan 80 persen penduduk Indonesia berpendapatan menengah di 2045.

Untuk mencapai target tersebut, Suharso mendengarkan strategi dari para rektor untuk penyusunan RPJPN 2025-2045.

Strategi tersebut utamanya bagi sektor pendidikan dan perannya terhadap sektor terkait meliputi tenaga kerja hingga pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Karier Penerjemah Masih Cerah buat Lulusan Perguruan Tinggi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cegah Greenwashing, OJK Perketat Standar Pengkungkapan Keberlanjutan Perusahaan
Cegah Greenwashing, OJK Perketat Standar Pengkungkapan Keberlanjutan Perusahaan
Pemerintah
Menteri LH Hentikan Operasional Tambang Imbas Banjir Sumatera Barat
Menteri LH Hentikan Operasional Tambang Imbas Banjir Sumatera Barat
Pemerintah
Banjir Sumatera dan Ancaman Sunyi bagi Perempuan, Belajar dari Pengalaman dalam Bencana Likuefaksi di Sulawesi
Banjir Sumatera dan Ancaman Sunyi bagi Perempuan, Belajar dari Pengalaman dalam Bencana Likuefaksi di Sulawesi
LSM/Figur
Warga Bantu Warga, JNE Percepat Distribusi 500 Ton Bantuan ke Sumatera
Warga Bantu Warga, JNE Percepat Distribusi 500 Ton Bantuan ke Sumatera
Swasta
Pasar Software Akuntansi Karbon Diprediksi Meroket sampai 2033
Pasar Software Akuntansi Karbon Diprediksi Meroket sampai 2033
LSM/Figur
Kemenhut Segel Lagi 3 Entitas di Tapanuli Selatan, Diduga Picu Banjir Sumatera
Kemenhut Segel Lagi 3 Entitas di Tapanuli Selatan, Diduga Picu Banjir Sumatera
Pemerintah
Suhu Laut Naik akibat Perubahan Iklim Bikin Siklon di Asia Makin Parah
Suhu Laut Naik akibat Perubahan Iklim Bikin Siklon di Asia Makin Parah
LSM/Figur
Bahan Kimia Sintetis Dalam Pangan Ciptakan Beban Kesehatan 2,2 Triliun Dollar AS Per Tahun
Bahan Kimia Sintetis Dalam Pangan Ciptakan Beban Kesehatan 2,2 Triliun Dollar AS Per Tahun
LSM/Figur
Pendanaan Hijau Diproyeksikan Naik Tahun 2026, Asal..
Pendanaan Hijau Diproyeksikan Naik Tahun 2026, Asal..
Swasta
Longsor di Hulu DAS Padang dan Agam, Kemenhut Lakukan Kajian Mendalam
Longsor di Hulu DAS Padang dan Agam, Kemenhut Lakukan Kajian Mendalam
Pemerintah
BEI Sebut Investasi Berbasis ESG Naik 194 Kali Lipat dalam 1 Dekade Terakhir
BEI Sebut Investasi Berbasis ESG Naik 194 Kali Lipat dalam 1 Dekade Terakhir
Pemerintah
Perkuat Digital Nasional, TIS Kembangkan Kabel Laut TGCS-2 Jakarta–Manado
Perkuat Digital Nasional, TIS Kembangkan Kabel Laut TGCS-2 Jakarta–Manado
Swasta
EIB Global dan Uni Eropa Bersihkan Sampah Laut di Kepulauan Seribu
EIB Global dan Uni Eropa Bersihkan Sampah Laut di Kepulauan Seribu
LSM/Figur
Panas Ekstrem Bikin 8.000 Spesies Terancam Punah, Amfibi dan Reptil Paling Rentan
Panas Ekstrem Bikin 8.000 Spesies Terancam Punah, Amfibi dan Reptil Paling Rentan
LSM/Figur
Masyarakat Sipil Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Masyarakat Sipil Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau