Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/06/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Perguruan tinggi harus berkontribusi bagi transformasi Indonesia, tidak hanya transformasi ekonomi, tapi juga transformasi sosial dan tata kelola.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia mengutarakan hal tersebut dalam acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM Industri Otomotif, Kemenperin Gandeng Perguruan Tinggi dan SMK

Dia menuturkan, transformasi sosial akan menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sebagaimana dilansir dari situs Kementerian PPN/Bappenas.

"Transformasi ekonomi dibutuhkan untuk bisa membawa Indonesia keluar dari middle-income trap sebelum tahun 2045," ucap Amalia.

Sedangkan transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 dihadiri 20 rektor perguruan tinggi di Indonesia yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hassanudin, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, serta Universitas Syiah Kuala.

Baca juga: Biaya Kuliah 8 Jurusan Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta 2023

Selain itu, hadir pula pimpinan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas YARSI, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pattimura, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Sumatera Utara.

Para rektor dari 20 perguruan tinggi tersebut diundang untuk memberikan masukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Salah satu sasaran RPJPN 2025-2045 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan naiknya gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pertumbuhan GNI per kapita harus dilihat dari sudut pandang kemampuan mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia.

Baca juga: Tantangan Kepemimpinan Perguruan Tinggi Kini dan Nanti

"Sebenarnya yang kita ingin entaskan dan naikkan adalah mereka yang berada di dalam golongan menengah ke bawah. Mereka yang hampir miskin, miskin, dan miskin sekali, harus naik kelas" ujar Suharso.

Sasaran tersebut selaras dengan upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya mewujudkan 80 persen penduduk Indonesia berpendapatan menengah di 2045.

Untuk mencapai target tersebut, Suharso mendengarkan strategi dari para rektor untuk penyusunan RPJPN 2025-2045.

Strategi tersebut utamanya bagi sektor pendidikan dan perannya terhadap sektor terkait meliputi tenaga kerja hingga pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Karier Penerjemah Masih Cerah buat Lulusan Perguruan Tinggi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
LSM/Figur
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Danone Dorong Tanggung Jawab Kolektif Atasi Sampah Plastik
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau