KOMPAS.com - Perguruan tinggi harus berkontribusi bagi transformasi Indonesia, tidak hanya transformasi ekonomi, tapi juga transformasi sosial dan tata kelola.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.
Amalia mengutarakan hal tersebut dalam acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM Industri Otomotif, Kemenperin Gandeng Perguruan Tinggi dan SMK
Dia menuturkan, transformasi sosial akan menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sebagaimana dilansir dari situs Kementerian PPN/Bappenas.
"Transformasi ekonomi dibutuhkan untuk bisa membawa Indonesia keluar dari middle-income trap sebelum tahun 2045," ucap Amalia.
Sedangkan transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.
Acara Rektor Berbicara untuk Indonesia Emas 2045 dihadiri 20 rektor perguruan tinggi di Indonesia yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hassanudin, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, serta Universitas Syiah Kuala.
Baca juga: Biaya Kuliah 8 Jurusan Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta 2023
Selain itu, hadir pula pimpinan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas YARSI, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pattimura, Universitas Islam Internasional Indonesia, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Sumatera Utara.
Para rektor dari 20 perguruan tinggi tersebut diundang untuk memberikan masukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Salah satu sasaran RPJPN 2025-2045 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan naiknya gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pertumbuhan GNI per kapita harus dilihat dari sudut pandang kemampuan mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia.
Baca juga: Tantangan Kepemimpinan Perguruan Tinggi Kini dan Nanti
"Sebenarnya yang kita ingin entaskan dan naikkan adalah mereka yang berada di dalam golongan menengah ke bawah. Mereka yang hampir miskin, miskin, dan miskin sekali, harus naik kelas" ujar Suharso.
Sasaran tersebut selaras dengan upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, salah satunya mewujudkan 80 persen penduduk Indonesia berpendapatan menengah di 2045.
Untuk mencapai target tersebut, Suharso mendengarkan strategi dari para rektor untuk penyusunan RPJPN 2025-2045.
Strategi tersebut utamanya bagi sektor pendidikan dan perannya terhadap sektor terkait meliputi tenaga kerja hingga pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Karier Penerjemah Masih Cerah buat Lulusan Perguruan Tinggi
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya