Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025

Kompas.com - 02/07/2025, 11:08 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan bahwa terdapat tantangan dari sisi alokasi anggaran untuk alat kontrasepsi yang diperkirakan hanya cukup hingga September 2025.

Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/7/2025), menegaskan pentingnya alat kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk mencegah stunting melalui pengendalian penduduk.

Minimnya pasokan dan anggaran alat kontrasepsi dapat berisiko mengganggu keseimbangan struktur penduduk serta pencapaian bonus demografi nasional.

Budi juga mengemukakan hasil evaluasi tahun 2025, yang menunjukkan ketimpangan distribusi alat dan obat kontrasepsi antarwilayah. Beberapa daerah mengalami kelebihan stok, sementara lainnya kekurangan.

Maka, untuk mengatasi hal itu, Kemendukbangga/BKKBN melakukan mobilisasi stok atau distribusi dinamis lintas wilayah agar distribusi lebih merata.

"Dari kebutuhan ideal tahun 2024 berkisar Rp850 miliar, alokasi anggaran 2025 hanya sekitar Rp200 miliar. Dengan kondisi saat ini, stok diperkirakan hanya cukup sampai September 2025,” ujar Budi seperti dikutip Antara.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Baca juga: Kemenkes: 53 Juta Siswa SD-SMA Akan Dapat Skrining Kesehatan Gratis

Ia menegaskan, jika suplai alat kontrasepsi tidak mencukupi, lonjakan kelahiran bisa terjadi. Struktur penduduk yang saat ini relatif seimbang bisa kembali melebar di kelompok usia, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tata ruang.

Dengan sekitar 40 juta pasangan usia subur (PUS) di Indonesia, kebutuhan kontrasepsi harus dihitung secara cermat di setiap provinsi. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN mengajak pemerintah daerah menyusun proyeksi kebutuhan secara realistis dan berbasis data.

“Pengendalian penduduk bukan hanya tugas negara, perlu kesadaran keluarga sebagai bagian dari solusi," ucap Budi.

Namun demikian, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong upaya KB mandiri, termasuk melalui edukasi publik dan metode tradisional seperti sistem kalender.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN Wahidin mengatakan, isu kontrasepsi perlu menjadi perhatian serius karena jika gagal dipenuhi, negara berisiko mengalami ledakan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap anggaran.

Menurutnya, kontrasepsi menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah stunting dan mengurangi beban negara terhadap penyakit gagal tumbuh tersebut.

“Kelahiran yang tidak direncanakan bisa memperbesar risiko stunting. Maka, kendali kelahiran jadi kunci,” ujarnya.

Saat ini, 97 persen pengguna kontrasepsi adalah perempuan. Wahidin berharap ada inovasi kontrasepsi untuk laki-laki agar peran lebih merata.

“Pilihan untuk pria masih sangat terbatas. Kita butuh terobosan," tuturnya.

Baca juga: Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Pemerintah
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Pemerintah
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
LSM/Figur
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
BUMN
Kelinci Terlangka di Dunia Terekam Kamera Jebak di Hutan Sumatera
Kelinci Terlangka di Dunia Terekam Kamera Jebak di Hutan Sumatera
LSM/Figur
Menteri LH Minta Perusahaan Bantu Kelola Sampah Warga Pakai Dana CSR
Menteri LH Minta Perusahaan Bantu Kelola Sampah Warga Pakai Dana CSR
Pemerintah
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
LSM/Figur
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Pemerintah
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
BUMN
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Swasta
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
LSM/Figur
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau