Pulse Lab Jakarta Konsisten Dorong Data Inklusif dan Inovasi Demi SDGs

JAKARTA, KOMPAS.com - UN Global Pulse bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diskusi data inklusif dan lima prinsip inovasi data “Quintet of Change” untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Diskusi yang berlangsung pada 22-23 Juni 2023 menampilkan dua topik yaitu “Inovasi Data Inklusif untuk Masa Depan Digital yang Berkeadilan” dan “Katalisasi Inovasi melalui kemampuan lima prinsip perubahan inovasi data ‘Quintet of Change’ di Asia Pasifik”.

Pulse Lab Jakarta didirikan tahun 2012 sebagai hasil dari KTT G20 tahun 2008 yang didorong oleh kebutuhan untuk merespons krisis global, seperti krisis finansial dan krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Deputy Director, Strategic Planning and Monitoring Executive Office of the UN Secretary-General Kersten Jauer  mengatakan, Indonesia adalah ketua negara-negara ASEAN dan sekaligus merupakan mitra global pembangunan yang efektif.

Baca juga: Data Penurunan Laju Deforestasi di Indonesia Diragukan

Salah satunya dibuktikan dengan 10 tahun pencapaian Pulse Lab Jakarta. Dengan prestasinya, Pulse Lab Jakarta kini bertransformasi menjadi UN Global Pulse Asia Pasifik yang ditujukan untuk bisa memfasilitasi akselerasi kemitraan analitik yang lebih masif.

Strategi ini berkaitan erat dengan semakin pentingnya peran kawasan Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat, serta tercatat sebagai pengguna akses digital paling signifikan secara global.

Menurut UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Julliand, PBB mengapresiasi Pulse Lab Jakarta yang terus berinovasi dan mengarusutamakan penggunaan data dalam pekerjaan sehari-hari.

Data inklusif penting agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran karena menyertakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

"Integrasi data inklusif akan melahirkan inovasi dan tinjauan strategis yang berkontribusi pada pembangunan kawasan Asia Pasifik di masa depan. Investasi terhadap solusi inovatif tersebut perlu terus dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Valerie.

Baca juga: Manajemen Data Pangan Jadi Kunci Antisipasi Kemarau Ekstrem

Penyediaan data inklusif masih terkendala oleh berbagai tantangan di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Perencana Ahli Madya, Direktorat PKPM, Kementerian PPN Bappenas Widaryatmo yang mengakui minimnya data justru mempersulit pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan program bantuan yang tepat sasaran.

“Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Insentif Pemerintah (BIP), Program Kartu Sembako, dan lainnya hanya mampu mencapai sebanyak 45,7 persen penerima bantuan, atau lebih rendah dari target program, yaitu 50 persen,” ungkap Widaryatmo.

Hal yang sama disampaikan oleh Founder and Knowledge Director Suarise Rahma Utami yang menyatakan sulitnya mencari data penyandang disabilitas.

“Saat ini ada sekitar 20 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk berbagai hal, seperti penelitian, disertasi, social enterprise, bahkan untuk data pemilu tahun depan,” ujar Rahma.

Baca juga: Pemutakhiran Data dan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Manfaatkan MPP Digital

Dia menambahkan, pengumpulan data tersebut hanya bisa dilakukan jika ada kolaborasi dari semua pihak, agar terciptalah data inklusif yang lengkap dan mudah diakses.

Guna mendorong kebermanfaatan data untuk pencapaian SDGs, UN Global Pulse Asia Pasifik akan menerapkan prinsip inovasi data atau disebut dengan "Quintet of Change" yang encakup inovasi, data, digital, strategic foresight, dan ilmu perilaku manusia.