Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 23 Juli 2023, 09:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan tingkat stunting di setiap daerah terus menurun.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela melakukan peninjauan di Posyandu Sarimulyo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Jumat (21/07/2023).

“Hari ini saya datang ke Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam rangka memastikan anak-anak kita, balita kita sehat semuanya,” kata Jokowi dalam keterangan resmi yang dikutip dari Sekretariat Kabinet RI.

Baca juga: Upaya Penurunan Stunting Sejalan Pengentasan Kemiskinan

“Kita ingin memastikan dalam rangka hari anak nasional bahwa stunting itu selalu turun setiap tahunnya, tidak bisa langsung hilang, tetapi turun,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah menargetkan angka stunting skala nasional bisa turun hingga 14 persen pada 2024.

Upaya pengentasan stunting merupakan modal untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

“Ini untuk memastikan anak-anak kita semuanya sehat dan memiliki masa depan yang baik sebagai sebuah SDM unggul nantinya,” papar Jokowi.

Baca juga: Pengentasan Stunting Upaya Ciptakan SDM Unggul untuk Modal Bersaing

Agar target tersebut tercapai, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan berupa anggaran yang mencukupi.

“Dari pusat setiap tahun karena kita punya target tahun depan 2024 harus di angka 14 persen, di bawah 14 persen. Jadi memang anggaran kita selalu naik, karena memang kita ingin itu,” tutur Jokowi.

Dia mewanti-wanti bahwa pemerintah akan selalu memantau dan mengecek penurunan stunting secara rutin guna mengendalikan tingkat stunting di setiap daerah.

“Kita cek setiap dua minggu, setiap bulan kita cek dan kelihatan siapa yang tinggi, siapa yang turun akan kelihatan, kita selalu kontrol dengan cara-cara yang seperti itu,” ucapnya.

Baca juga: Pakar: Air Isi Ulang Berpotensi Meningkatkan Risiko Stunting pada Anak

Modal bersaing

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menuturkan, program pengentasan stunting menjadi prioritas dalam upaya mencegah IQ atau daya intelektual anak turun lebih rendah.

Hal tersebut disampaikan Dante dalam Forum Menuju Indonesia Bebas Stunting di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

“Kalau kita ingin mencapai generasi emas di mana Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian yang tinggi, kita membutuhkan modal bersaing dan itu sebagian besar adalah sumber daya manusianya,” kata Dante, sebagaimana dilansir Antara.

Dante menuturkan, ketakutan terbesar pemerintah dalam menangani stunting pada anak bukan terletak pada tumbuh tingginya yang tidak optimal.

Baca juga: Pencegahan Stunting Sebaiknya Dimulai Sejak Calon Pengantin

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
Pemerintah
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Pemerintah
BNPB Siapkan 'Water Bombing' Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
BNPB Siapkan "Water Bombing" Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
Pemerintah
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Pemerintah
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
BUMN
'Pesan Tersembunyi' di Balik Kenaikan Harga Plastik
"Pesan Tersembunyi" di Balik Kenaikan Harga Plastik
Pemerintah
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
Pemerintah
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Pemerintah
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pemerintah
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Pemerintah
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Pemerintah
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Pemerintah
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau