Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia Butuh Kucuran Rp 3.064 Triliun

KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan kucuran investasi senilai 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.064 triliun untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani rangkaian kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

“Diperlukan 200 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Sri Mulyani, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Cara Maybank Jalin Relasi Berkelanjutan dengan Komunitas dan Lingkungan

Sri Mulyani menyatakan, pembiayaan pembangunan yang inovatif dan ramah lingkungan merupakan hal penting dalam upaya transformasi ekonomi negara.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu bekerja keras untuk memanfaatkan berbagai opsi pembiayaan guna mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan, misalnya, telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan,

Salah satunya berupa menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau.

Baca juga: Asia Tenggara Punya Potensi Carbon Offset Melimpah, Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Insentif lain yang diberikan yaitu berupa tax holidays dan tax allowances.

Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Sri Mulyani menambahkan, kerja turut berperan penting dalam upaya meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi.

Selain itu, juga dengan membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi.

Baca juga: Jakarta Bisa Tiru Stockholm Bangun Kota Berkelanjutan

Langkah-langkah tersebut dibutuhkan untuk menuju ke perumahan yang efisien secara energi.

“Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” papar Sri Mulyani.

Dia turut mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan.

Misalnya melalui policy framework atau kerangka kebijakan yang dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.

Baca juga: Resep Sukses Stockholm, Kota Paling Hijau dan Berkelanjutan di Dunia