Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/08/2023, 13:09 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi perdagangan karbon di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon atau POJK bursa karbon.

POJK tersebut akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara pasar.

Menurut rencana, bursa karbon di Indonesia akan mulai dibuka pada September 2023.

Terkait hal itu, banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai besaran harga karbon yang akan diperdagangkan.

Baca juga: Jelang Bursa Karbon di Indonesia, ICX Siap Jadi Penyelenggara

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Climate Exchange (ICX) Megain Widjaja mengatakan, kepastian harga karbon di Indonesia akan bisa terjawab apabila bursanya sudah resmi diluncurkan dan mulai terjadi transaksi.

Menurut dia, saat ini siapa pun orangnya belum bisa menentukan harga karbon di Indonesia karena hal itu merupakan mekanisme pasar.

Kalaupun ada pihak yang mengeklaim bisa memastikan harganya, itu hanya perkiraan, tidak ada kepastian.

“Itu (harga karbon) hanya bisa terjawab secara empiris kalau sudah launching. Saat ini cuma punya estimasi saat on dan off. Tapi kalau pasar karbonnya terbuka, jadi bisa tahu, that’s the benefit,” jelas Megain Widjaja dalam pertemuan dengan media massa di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Bangun IKN Jadi Kota Hutan Netral Karbon, Otorita Gaet ADB

Alasan belum bisa dipastikannya harga karbon di Indonesia karena memang bursanya belum ada. Selain itu, harga di bursa dalam negeri tidak bisa juga dibandingkan dengan harga karbon di luar negeri karena situasinya berlainan.

Beda halnya dengan komoditas lain yang sudah eksis dan masuk bursa, baik di Indonesia maupun negara lain di dunia.

“Misal tanya ke saya harga timah sekarang berapa, saya sudah pasti tahu, contohnya per kemarin sekian, karena pasarnya sudah ada dan sudah transaksi. Kita tahu exactly harganya. Enggak bisa juga berpatokan dengan yang sudah ada di luar negeri,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ICX memastikan siap menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia yang akan dimulai pada September 2023.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Sinar Mas Land Hadirkan Bus Listrik di BSD City

Sebagai entitas dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Group, ICX melakukan sejumlah persiapan agar layak memfasilitasi perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) di Indonesia.

Menurut CEO ICX Megain Widjaja, pihaknya telah menyiapkan tiga hal, yaitu regulasi, teknologi, dan operasional.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
LSM/Figur
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
LSM/Figur
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
Pemerintah
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
Pemerintah
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
LSM/Figur
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
LSM/Figur
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
Pemerintah
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
Pemerintah
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
Intervensi Pangan Berkelanjutan Perlu Libatkan Anak dan Remaja
LSM/Figur
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Standar Baru Emisi Disepakati, Peluang Akhiri Kekacauan Perhitungan
Swasta
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Kemenhut: Kelompok Tani Hutan Bakal Pasok Produk ke Kopdes Merah Putih
Pemerintah
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
Perpres Baru Akui Semua Skema Karbon, Akhiri Tumpang Tindih Proyek Hijau
LSM/Figur
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
IESR: Harga Listrik akan Mahal jika Pemerintah Pertahankan PLTG
LSM/Figur
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Prabowo Teken Perpes 110 Tahun 2025, Disebut Bisa Percepat Investasi Hijau
Pemerintah
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
BNPB: Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Karhutla Jadi Bencana Paling Dominan sejak Awal 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau