Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel lahan tambang kapur di Gunung Karang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/7/2025).

Berdasarkan pantaun di lokasi, petugas telah memasang plang penanda bahwa operasional tambang telah dihentikan.

Di area atas gunung, beberapa truk terparkir dan siap mengangkut eskavator milik perusahaan. Tampak area gunung kapur itu rusak hingga membentuk cekungan berisi air berwarna hijau. Kedalamannya antara permukaan atas gunung dengan cekungan sekitar 10-20 meter.

Baca juga: Peta Baru Ungkap 195 Juta Hektar Lahan Potensial untuk Perbaikan Hutan

Sementara sisi gunung yang dikeruk terkikis, dan menyisakan ilalang di atasnya. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penyegelan dilakukan bersama TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Hari ini kami melakukan operasi penindakan terhadap pertambangan ilegal di DAS hulu Sungai Bekasi. Pada lokasi ini ada empat titik yang kami perkirakan yang sudah terbuka itu ada sekitar 50 hektare,” ujar Rudianto saat ditemui di lokasi.

Pihaknya turut membawa tujuh alat berat, dan delapan saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Rudianto menyebut, pertambangan dilakukan di atas lahan hutan produksi terbatas. 

Baca juga: Lahan Bekas Tambang Solusi Pembiayaan Pembangunan PLTS

“Ini masih dalam rangka penyelamatan DAS Bekasi, Ciliwung, dan Cisadane. Kami sudah melakukan operasi penertiban vila-vila yang kami sampaikan sebelumnya telah dinaikkan statusnya enam penyelidikan dan sekarang itu sudah proses penyidikan,” ucap Rudianto.

Apabila terbukti bersalah, para pelaku akan dikenakan Pasal 78 Ayat juncto Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) juncto angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja).

Ancaman hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah maksimal pidana penjara 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp 7,5 miliar. 

“Operasi saat ini berjalan lancar dan kami harapkan dengan ada operasi ini tidak ada lagi masyarakat yang merusak sungai dari tempat hidup orang banyak,” tutur Rudianto.

Baca juga: Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon