Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 3 September 2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tentang percepatan penurunan stunting, Kamis (31/8/2023).

MoU itu ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam Rakernas XVIII HIPMI di ICE-BSD, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam MoU tersebut, HIPMI dan BKKBN berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program percepatan penurunan stunting.

Baca juga: 1.000 Hari Pertama Kehidupan Bayi Penting Cegah Stunting, Ini Alasannya

Hasto berharap, dengan penandatanganan MoU tersebut, para pengusaha dapat bersama-sama mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

"Saya kira BKKBN harus bekerja sama dengan baik dengan HIPMI, tidak hanya masalah stunting, yang kemudian para pengusaha ini bisa ikut bersama-sama dengan kegiatan CSR-nya untuk percepatan penurunan stunting," kata Hasto sebagaimana dikutip dari siaran pers BKKBN.

Dia juga berharap, MoU tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengelola bonus demografi agar menurunkan kesenjangan dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan negara berkembang.

"Sebetulnya, strategi bisnis di masing-masing wilayah itu bisa berbeda sesuai dengan bonus demografi kita di masing-masing wilayah," papar Hasto.

Baca juga: Keluarga Rentan Stunting Dapat Bantuan Beras dan Telur 3 Bulan

"Saya berharap kesenjangan demografi yang ada di Indonesia ini juga kemudian akan menentukan kapan kita itu keluar dari jebakan middle income trap," sambungnya.

Menurutnya, di daerah yang memiliki bonus demografi, semestinya pendapatan per kapitanya juga naik pesat.

Dia merasa perlu ada pemetaan sesuai demografi penduduk masing-masing. Juga menjadi pertanyaan ketika ada suatu daerah dengan bonus demografinya, tapi pendapatan perkapitanya belum naik.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan, Rakernas HIPMI kali ini merupakan upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Baca juga: Kontribusi Sosial dan Lingkungan, Phapros Fokus Berdayakan UMKM dan Pengentasan Stunting

Sehingga implementasi ke depan dalam mengeksekusi dan melaksanakan program ini dengan baik.

"Kami bersepakat seluruh pengusaha muda di Indonesia bahwa kepemimlinan muda ini, kami sudah diajarkan oleh founding fathers kami," ucap Akbar.

Dia menyampaikan, para ketua umum daerah HIPMI saat ini memiliki rentang usida antara 20-an hingga 30-an tahun.

"Maka kami berkesimpulan bahwa di dalam politik nasional anak-anak muda ini diberikan ruang juga. Agar bisa mengisi ruang-ruang tersebut untuk bisa memberi kesempatan kepada anak-anak muda menjadi pemimpin nasional," cetus Akbar.

Baca juga: Permasalahan Stunting Berkaitan Erat dengan Isu Gender

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
Pemerintah
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
Pemerintah
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
Pemerintah
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
LSM/Figur
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
Pemerintah
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Pemerintah
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Bisa Suplai Listrik Stabil, Panas Bumi Lebih Tahan Krisis Iklim Ketimbang EBT Lain
Swasta
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
BCA Ajak Penenun Kain Gunakan Pewarna Alami untuk Bidik Pasar Ekspor
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau