Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel Harita Nickel mempersilakan organisasi kehutanan sekaligus non-governmental organization (NGO) Telapak untuk melakukan kunjungan dan menggelar kajian sosial.

Perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tersebut mengaku telah menerima surat permohonan resmi untuk melakukan kajian sosial dari Telapak.

Harita Nickel telah berkoordinasi dengan Telapak untuk pelaksanaan kunjungan ke wilayah operasional perusahaan di Pulau Obi.

Baca juga: Jika Terbukti Melanggar, Perusahaan Nikel Bakal Dilaporkan ke Pemerintah

Head of Corporate Communications Harita Nickel Haviez Gautama mengatakan, perusahaan terbuka untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk NGO.

Pasalnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari praktik pertambangan dan hilirisasi terintegrasi berkelanjutan dari Harita Nickel di Pulau Obi.

“Edukasi tersebut juga mencakup kontribusi dan dampak sosial terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional,” kata Haviez dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Haviez menyampaikan, kunjungan tersebut bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, sudah ada kegiatan serupa dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari level kabupaten hingga internasional.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Jadi Harta Karun Baru, Telapak Kaji 5 Perusahaan Besar

Dia menambahkan, pihaknya terbuka untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong semangat keterbukaan.

“Dan mendukung program nasional hilirisasi sumber daya nikel di Indonesia,” papar Haviez.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Telapak akan melakukan kajian sosial terhadap lima perusahaan nikel besar di Indonesia, salah satunya Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel.

Selain Harita Nickel, ada PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT GAG Nikel, dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP).

Baca juga: Pidato Jokowi tentang Hilirisasi Nikel, Walhi: Tak Peduli Krisis Iklim

Perwakilan dari Perkumpulan Telapak Muhammad Djufryhard mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian sosial pada Harita Nickel terlebih dahulu selama sepekan.

Djufryhard menyampaikan, Harita Nickel adalah perusahaan pertama yang merespons surat dari Telapak untuk melakukan kunjungan dan kajian sosial.

Kajian sosial yang akan dilakukan oleh Telapak berbentuk kunjungan langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah tersebut.

Telapak ingin memahami konteks riil apa yang terjadi di lapangan, Nantinya hasil kunjungan akan berupa laporan dan disampaikan dalam konferensi pers selanjutnya.

Baca juga: Dukung Kebutuhan Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik, MMP Bangun Smelter dengan Jejak Karbon Rendah

“Kami berharap, Telapak ini berharap kita bisa melakukan kajian sosial di lima perusahaan besar ini. Karena, kelima perusahaan ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN),” ungkap Djufryhard konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut Djufryhard, hal ini penting bagi Telapak karena ada banyak kekhawatiran di masyarakat mengenai dampak kegiatan pertambangan, khususnya pada era hilirisasi nikel.

Dia menambahkan, kegiatan pertambangan nikel dinilai menjadi "harta karun baru" di Indonesia.

"Jangan sampai harta karun baru ini menjadi masalah bagi masyarakat dan kita pastikan tidak terjadi," papar Djufryhard.

Baca juga: Walhi: PLTU Captive di Smelter Nikel Jadi Ironi Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Pemerintah, Keterlibatan Swasta Penting Capai NZE

Selain Pemerintah, Keterlibatan Swasta Penting Capai NZE

Pemerintah
Teknologi Pendinginan Bisa Cegah 2 Miliar Ton Emisi Akibat Food Loss

Teknologi Pendinginan Bisa Cegah 2 Miliar Ton Emisi Akibat Food Loss

LSM/Figur
Kemenko Marves dan IGCN Kolaborasi Pusat Unggulan Rumput Laut

Kemenko Marves dan IGCN Kolaborasi Pusat Unggulan Rumput Laut

Pemerintah
Studi: Industri Peternakan Sapi Dapat Kurangi Emisi Hingga 30 Persen

Studi: Industri Peternakan Sapi Dapat Kurangi Emisi Hingga 30 Persen

Pemerintah
RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

Swasta
Berkat Program CSR Vinilon Group dan Solar Chapter, Warga Desa Banuan Kini Merdeka Air Bersih

Berkat Program CSR Vinilon Group dan Solar Chapter, Warga Desa Banuan Kini Merdeka Air Bersih

Swasta
Kelola Limbah Plastik, Amandina Raih Penghargaan 'ESG Tech Environmental Services'

Kelola Limbah Plastik, Amandina Raih Penghargaan "ESG Tech Environmental Services"

Swasta
PBB: Planet yang Sehat  Disumbang dari Laut yang Juga Sehat

PBB: Planet yang Sehat Disumbang dari Laut yang Juga Sehat

LSM/Figur
Perlindungan Terhadap Biodiversitas Tingkatkan Perekonomian Bangsa

Perlindungan Terhadap Biodiversitas Tingkatkan Perekonomian Bangsa

Pemerintah
Pemerintah Ungkap Indonesia Punya Potensi Energi Surya 3.300 GW

Pemerintah Ungkap Indonesia Punya Potensi Energi Surya 3.300 GW

Pemerintah
Mengintip Strategi Efisiensi Energi Sido Muncul hingga Raih Lestari Awards 2024

Mengintip Strategi Efisiensi Energi Sido Muncul hingga Raih Lestari Awards 2024

Swasta
HUT Ke-70 SGM, Beri Dukungan Gizi dan Pendidikan untuk Generasi Indonesia

HUT Ke-70 SGM, Beri Dukungan Gizi dan Pendidikan untuk Generasi Indonesia

Swasta
Potensi Laut RI Melimpah, Tapi Baru Sumbang 7,9 Persen PDB

Potensi Laut RI Melimpah, Tapi Baru Sumbang 7,9 Persen PDB

Pemerintah
Standar Penegakan Hukum Jadi Katalis Investasi Keuangan Berkelanjutan

Standar Penegakan Hukum Jadi Katalis Investasi Keuangan Berkelanjutan

LSM/Figur
Sri Mulyani Serukan Sinyaling Harga Karbon Internasional

Sri Mulyani Serukan Sinyaling Harga Karbon Internasional

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau