Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel Harita Nickel mempersilakan organisasi kehutanan sekaligus non-governmental organization (NGO) Telapak untuk melakukan kunjungan dan menggelar kajian sosial.

Perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tersebut mengaku telah menerima surat permohonan resmi untuk melakukan kajian sosial dari Telapak.

Harita Nickel telah berkoordinasi dengan Telapak untuk pelaksanaan kunjungan ke wilayah operasional perusahaan di Pulau Obi.

Baca juga: Jika Terbukti Melanggar, Perusahaan Nikel Bakal Dilaporkan ke Pemerintah

Head of Corporate Communications Harita Nickel Haviez Gautama mengatakan, perusahaan terbuka untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk NGO.

Pasalnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari praktik pertambangan dan hilirisasi terintegrasi berkelanjutan dari Harita Nickel di Pulau Obi.

“Edukasi tersebut juga mencakup kontribusi dan dampak sosial terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional,” kata Haviez dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Haviez menyampaikan, kunjungan tersebut bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, sudah ada kegiatan serupa dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari level kabupaten hingga internasional.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Jadi Harta Karun Baru, Telapak Kaji 5 Perusahaan Besar

Dia menambahkan, pihaknya terbuka untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong semangat keterbukaan.

“Dan mendukung program nasional hilirisasi sumber daya nikel di Indonesia,” papar Haviez.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Telapak akan melakukan kajian sosial terhadap lima perusahaan nikel besar di Indonesia, salah satunya Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel.

Selain Harita Nickel, ada PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT GAG Nikel, dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP).

Baca juga: Pidato Jokowi tentang Hilirisasi Nikel, Walhi: Tak Peduli Krisis Iklim

Perwakilan dari Perkumpulan Telapak Muhammad Djufryhard mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian sosial pada Harita Nickel terlebih dahulu selama sepekan.

Djufryhard menyampaikan, Harita Nickel adalah perusahaan pertama yang merespons surat dari Telapak untuk melakukan kunjungan dan kajian sosial.

Kajian sosial yang akan dilakukan oleh Telapak berbentuk kunjungan langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah tersebut.

Telapak ingin memahami konteks riil apa yang terjadi di lapangan, Nantinya hasil kunjungan akan berupa laporan dan disampaikan dalam konferensi pers selanjutnya.

Baca juga: Dukung Kebutuhan Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik, MMP Bangun Smelter dengan Jejak Karbon Rendah

“Kami berharap, Telapak ini berharap kita bisa melakukan kajian sosial di lima perusahaan besar ini. Karena, kelima perusahaan ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN),” ungkap Djufryhard konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut Djufryhard, hal ini penting bagi Telapak karena ada banyak kekhawatiran di masyarakat mengenai dampak kegiatan pertambangan, khususnya pada era hilirisasi nikel.

Dia menambahkan, kegiatan pertambangan nikel dinilai menjadi "harta karun baru" di Indonesia.

"Jangan sampai harta karun baru ini menjadi masalah bagi masyarakat dan kita pastikan tidak terjadi," papar Djufryhard.

Baca juga: Walhi: PLTU Captive di Smelter Nikel Jadi Ironi Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Apakah Perubahan Iklim Sebabkan Gempa Jadi Lebih Sering?

Apakah Perubahan Iklim Sebabkan Gempa Jadi Lebih Sering?

LSM/Figur
Daya Tarik Investasi Energi Terbarukan RI Lebih Rendah daripada Malaysia dan Vietnam

Daya Tarik Investasi Energi Terbarukan RI Lebih Rendah daripada Malaysia dan Vietnam

LSM/Figur
Mana yang Lebih Ramah Lingkungan, Pohon Natal Asli atau Buatan?

Mana yang Lebih Ramah Lingkungan, Pohon Natal Asli atau Buatan?

Pemerintah
Ekonom: Bioetanol Perlu, tapi Harganya Harus Terjangkau Masyarakat

Ekonom: Bioetanol Perlu, tapi Harganya Harus Terjangkau Masyarakat

LSM/Figur
Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Kekerasan, Perempuan Wajib Berdaya

Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Kekerasan, Perempuan Wajib Berdaya

Pemerintah
Pentingnya Kemampuan Literasi dan Numerasi bagi Siswa, Bukan Sekadar Bisa Baca atau Berhitung

Pentingnya Kemampuan Literasi dan Numerasi bagi Siswa, Bukan Sekadar Bisa Baca atau Berhitung

BrandzView
Ekspor Pertanian Sebabkan Dampak Negatif bagi Keanekaragaman Hayati

Ekspor Pertanian Sebabkan Dampak Negatif bagi Keanekaragaman Hayati

Pemerintah
Taburkan Debu Berlian ke Langit Bisa Dinginkan Suhu Bumi, Kok Bisa?

Taburkan Debu Berlian ke Langit Bisa Dinginkan Suhu Bumi, Kok Bisa?

Pemerintah
Punya Peran Vital, PGN Tanam Ribuan Mangrove di Mangkang Wetan Semarang

Punya Peran Vital, PGN Tanam Ribuan Mangrove di Mangkang Wetan Semarang

BUMN
IAI Terbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Perusahaan Bersiap Patuhi

IAI Terbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Perusahaan Bersiap Patuhi

LSM/Figur
Tanoto Foundation Wujudkan Kolaborasi Multipihak untuk Pendidikan Berkualitas

Tanoto Foundation Wujudkan Kolaborasi Multipihak untuk Pendidikan Berkualitas

BrandzView
Dukung Pendidikan Anak Prasejahtera, MSIG Life Bersinergi dengan ISCO Foundation

Dukung Pendidikan Anak Prasejahtera, MSIG Life Bersinergi dengan ISCO Foundation

BrandzView
Konsumsi Bensin dan Solar di China Diprediksi Turun 3 Tahun Lagi

Konsumsi Bensin dan Solar di China Diprediksi Turun 3 Tahun Lagi

BUMN
Tim Peneliti IPB University Sukses Terapkan Bayi Tabung untuk Hewan Langka

Tim Peneliti IPB University Sukses Terapkan Bayi Tabung untuk Hewan Langka

LSM/Figur
RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal

RI Gandeng 10 Negara Perangi Penangkapan Ikan Ilegal

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau