Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/06/2023, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Adanya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive di smelter nikel menjadi ironi transisi energi yang digaungkan pemerintah.

PLTU batu bara captive adalah pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan tertentu duntuk menyuplai pasokan listriknya sendiri.

Hal tersebut disampaikan Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Fanny Tri Jambore atau akrab disapa Rere dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Walhi Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Tenggara, dan Walhi Sulawesi Selatan memaparkan adanya PLTU captive di sejumlah smelter nikel di Sulawesi beserta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Baca juga: Walhi Sebut PLTU Captive Berdampak Buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat

Nikel adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan listrik. Dan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu upaya transisi energi di Indonesia untuk menekan emisi karbon.

"Akan tetapi seluruh proses pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini ternyata justru memberikan dampak luar biasa. Emisi tidak ditekan karena operasi PLTU pakai batu bara," kata Rere.

Belum lagi perubahan lahan untuk penambangan nikel yang akan melepaskan karbon ke udara.

Rere menyampaikan, saat ini ada 1 juta hektare lahan yg diberikan konsesi ke perusahan nikel dan 700.000 hektare di antaranya adalah kawasan hutan.

Baca juga: Ini 12 PLTU yang Bisa Dipensiunkan Dini Tahun Ini

Dia menuturkan, jika seluruh lahan konsesi dibuka maka akan ada 83 juta ton emisi karbon yang lepas ke udara akibat perubahan lahan.

"Tentu ini bukan transisi energi yang kita bayangkan atau ingingkan, ini adalah bentuk dari proses ekstraksi operasi keruk," kata Rere.

Setiap pembangunan PLTU batu bara biasa, tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Di satu sisi, pembangunan PLTU batu bara captive bersifat tertutup dan bergantung pada masing-masing perusahaan.

Baca juga: Pembatalan PLTU Batu Bara Efektif Pangkas Emisi, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara Andi Rahman mengatakan, karena ketertutupan itulah sangat sulit untuk melacak pembangunan dan kapasitas PLTU captive.

Andi meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan rencana pembangunan PLTU captive karena tidak membuka datanya ke publik maupun pemerintah.

"Kami harus melakukan banyak cara untuk mendapatkan informasi (mengenai PLTU captive). Padahal dampak dari PLTU mereka yang menerima adalah masyarakat dan lingkungan kita," kata Andi.

Baca juga: Taksonomi Terbaru ASEAN Diluncurkan, Dukung Penutupan PLTU

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau