Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desa Ditinggalkan, 70 Persen Penduduk Indonesia Diprediksi Tinggal di Kota pada 2045

Kompas.com, 13 September 2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Pada 2045, diprediksi ada 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan dan meninggalkan desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Suharso menuturkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 61,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2045.

Baca juga: Kurangi Jejak Karbon, IKEA Hadirkan SPKLU di Kota Baru Parahyangan

Pada 2020, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan sebanyak 56,4 persen.

“Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang,” ujar Suharso, sebagaimana dilansir Antara.

Suharso berharap penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan menambah jejak karbon.

Saat mengunjungi Auckland di Selandia Baru, dia menceritakan bahwa penjual pakaian di negara tersebut memberikan keterangan jumlah jejak karbon yang terdapat di dalam setiap pakaian.

Baca juga: Jakarta Menjadi Kota Berpolusi Tinggi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

“Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilogram karbon dioksida ekuivalen, sepatu itu sekitar 16 sampai 30-an kilogram karbon dioksida ekuivalen, dan seterusnya,” papar Suharso.

“Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 kilogram karbon dioksida ekuivalen,” sambungnya.

Dia menyampaikan, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat.

Baca juga: IKN Berkomitmen Jadi Kota Rendah Emisi Karbon

Begitu pula, generasi berikut juga mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

“Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan,” papar Suharso.

“Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimana transportasi publik itu makin menyenangkan,” sambungnya.

Baca juga: SIG Bantu Kelola Sampah Kota Jadi RDF, Bahan Bakar Alternatif

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PGE dan PLN Indonesia Power Sepakati Tarif Listrik PLTP Ulubelu
PGE dan PLN Indonesia Power Sepakati Tarif Listrik PLTP Ulubelu
BUMN
Asia Tenggara Termasuk Sumber Utama Gas Rumah Kaca
Asia Tenggara Termasuk Sumber Utama Gas Rumah Kaca
LSM/Figur
Uni Eropa Bakal Perketat Impor Plastik demi Industri Daur Ulang Lokal
Uni Eropa Bakal Perketat Impor Plastik demi Industri Daur Ulang Lokal
Pemerintah
Pakar Soroti Lemahnya Sistem Pemulihan Pascabencana di Indonesia
Pakar Soroti Lemahnya Sistem Pemulihan Pascabencana di Indonesia
LSM/Figur
Banjir Aceh Disebut Jadi Dampak Deforestasi, Tutupan Hutan Sudah Kritis Sejak 15 Tahun Lalu
Banjir Aceh Disebut Jadi Dampak Deforestasi, Tutupan Hutan Sudah Kritis Sejak 15 Tahun Lalu
LSM/Figur
Pengamat: Pengelolaan Air Jadi Kunci Praktik Pertambangan Berkelanjutan
Pengamat: Pengelolaan Air Jadi Kunci Praktik Pertambangan Berkelanjutan
Swasta
Vitamin C Bantu Lindungi Paru-paru dari Dampak Polusi Udara
Vitamin C Bantu Lindungi Paru-paru dari Dampak Polusi Udara
LSM/Figur
Panas Ekstrem dan Kelembapan Bisa Berdampak pada Janin
Panas Ekstrem dan Kelembapan Bisa Berdampak pada Janin
LSM/Figur
Waspada Hujan Lebat Selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Waspada Hujan Lebat Selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Pemerintah
Pakar Kritik Sistem Peringatan Dini di Indonesia, Sarankan yang Berbasis Dampak
Pakar Kritik Sistem Peringatan Dini di Indonesia, Sarankan yang Berbasis Dampak
LSM/Figur
Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan Dirambah untuk Kebun Sawit
Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan Dirambah untuk Kebun Sawit
Pemerintah
Menteri LH Sebut 4,9 Juta Hektar Lahan di Aceh Rusak akibat Banjir
Menteri LH Sebut 4,9 Juta Hektar Lahan di Aceh Rusak akibat Banjir
Pemerintah
Sebulan Pasca-banjir Aceh, Distribusi Logistik Dinilai Belum Merata Ditambah Inflasi
Sebulan Pasca-banjir Aceh, Distribusi Logistik Dinilai Belum Merata Ditambah Inflasi
LSM/Figur
1.050 Petugas Kebersihan Disiagakan Saat Ibadah Natal 2025 di Jakarta
1.050 Petugas Kebersihan Disiagakan Saat Ibadah Natal 2025 di Jakarta
Pemerintah
2 Nelayan Perempuan Asal Maluku dan Papua Gerakkan Ekonomi Keluarga Pesisir
2 Nelayan Perempuan Asal Maluku dan Papua Gerakkan Ekonomi Keluarga Pesisir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau