Bos Freeport: Jangan Jual Karbon dengan Harga Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa karbon Indonesia secara resmi diluncurkan di Indonesia mulai hari ini, Selasa (26/9/2023) dengan volume emisi yang diperdagangkan yaitu 459.914 ton CO2 ekuivalen.

Terkait hal itu, President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas meminta agar karbon di Indonesia tidak dijual dengan harga yang murah.

“Jangan karena hutan kita banyak terus harganya jadi murah. Pokoknya harus adil,” ujar Tony saat ditemui di sela acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Walhi: Negara Izinkan Industri Lepas Emisi Lewat Perdagangan Karbon

Tony menyebutkan, sangat disayangkan jika karbon yang diperdagangkan di Indonesia dijual dengan harga yang murah. Pasalnya, negara maju yang tidak memiliki hutan saja, menjual karbonnya seharga 100 dolar AS.

“Kenapa kalau belinya di Indonesia harganya 10 dolar AS?,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus mendorong perdagangan bursa karbon agar pasarnya ramai dan memiliki banyak peminat. Dorongan tersebut bisa dilakukan dengan membuat perdagangan karbon menjadi nyaman yang didukung oleh infrastruktur yang baik dan lain sebagainya.

“Jadi semakin bisa dipertanggung jawabkan, semakin terbuka dan nantinya akan semakin banyak yang trading disitu,” kata Tony.

Dia berharap, trading dalam bursa karbon bisa lebih banyak agar mendatangkan nilai yang lebih tinggi. Sehingga, infrastruktur di perdagangan karbon benar-benar dapat diperhatikan dan marketnya harus bisa bikin nyaman  semua para pembeli.

Baca juga: Pemerintah Beri Opsi Perusahaan Bayar Pajak Karbon

Sementara itu, Head of Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono menjelaskan perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendorong dekarbonisasi. Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk menyukseskan ekonomi karbon.

“Yang namanya karbon itu tidak dapat dirasakan, sehingga kita harus punya governance yang benar. Kita harus sama-sama kolaborasi dan harus siap menerima bahwa standar kita mungkin untuk sementara belum diakui. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan lalu perlu mengikuti standar internasional,” kata Dharsono.