Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Indikator Tujuan 1 SDGs Tanpa Kemiskinan

Kompas.com - 15/10/2023, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 tujuan dengan 169 target.

Dilansir dari situs web Kementerian PPN/Bappenas, SDGs adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Pencapaian SDGs membutuhkan indikator sebagai memonitor dan mengevaluasi capaian 17 tujuan beserta 169 target.

Indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut. Masing-masing dari tujuh tujuan SDGs memiliki target sendiri-sendiri.

Artikel ini akan membahas daftar indikator tujuan 1 SDGs yaitu tanpa kemiskinian atau no poverty di Indonesia.

Baca juga: SDGs: Pengertian, Sejarah, dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tanpa kemiskinan atau no poverty

Tujuan nomor satu dari 17 tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun atau end poverty in all its forms everywhere.

Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain.

Tujuan nomor satu dari 17 tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan memiliki tujuh target dengan sejumlah indikator keberhasilannya.

Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya

Indikator tujuan 1 SDGs

Indikator 1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrem.

Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Indikator 1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Indikator 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Indikator 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

Indikator 1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap ayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Indikator 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.

Indikator 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.

Indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

Indikator 1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.

Indikator 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Indikator 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Indikator 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

Indikator 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.

Indikator 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.

Indikator 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Indikator 1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.

Indikator 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

Indikator 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Indikator 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.

Baca juga: 4 Pilar SDGs di Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

CDP: Setengah Perusahaan Dunia Tak Gunakan Listrik Terbarukan

CDP: Setengah Perusahaan Dunia Tak Gunakan Listrik Terbarukan

LSM/Figur
PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

Pemerintah
BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau