Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aris Marfai
Kepala Badan Informasi Geospasial

Professor Geografi

Data Geospasial Merespons Ancaman Tenggelamnya Pulau-pulau Kecil

Kompas.com, 20 Oktober 2023, 18:26 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM konferensi tingkat tinggi negara-negara pulau dan kepulauan di Bali, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan pencemaran laut.

Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, temperatur mengalami kenaikan 0,5 derajat celcius hingga 1 derajat celcius, yang menimbulkan perubahan lingkungan, mencairnya es di kutub dan perubahan pola curah hujan.

Kenaikan muka air laut akibat mencairnya es di kutub sebagai dampak pemanasan global, menjadi ancaman bagi negara-negara pulau (island state) dan negara kepulauan (archipelagic state).

Negara-negara pulau antara lain Tuvalu, Vanuatu, Mikronesia, Damoa, dan Maladewa. Sementara negara kepulauan antara lain Indonesia, Filipina Vietnam, Malaysia, Singapura Jepang, Papua Nugini, dan Selandia Baru.

Kenaikan muka air laut akan berdampak fatal bagi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagian dataran rendah dan pesisir akan mengalami abrasi dan tergenang permanen. Sehingga luas daratan akan berkurang.

Kenaikan muka air laut juga akan mengakibatkan gangguan ekologi pada ekosistem mangrove, padang lamun dan kawasan budidaya di dataran rendah seperti tambak dan pertanian.

Kenaikan muka air laut juga dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh negara-negara pulau dan negara kepulauan.

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan dua ribu kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Negara-negara pulau dan negara kepulauan perlu melakukan identifikasi, pemetaan dan monitoring yang lebih intensif terhadap keberadaan pulau-pulau kecilnya, dengan memanfaatkan teknologi geospasial dan penginderaan jauh.

Citra satelit resolusi tinggi seperti Geoeye, Worldview, Ikonos, Quickbird, dan Formosat dapat digunakan untuk monitoring dinamika di pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut.

Citra satelit ini memiliki keunggulan dapat melakukan perekaman permukaan bumi hingga 50 cm, sehingga sangat akurat untuk pemetaan dinamika lingkungan di pulau-pulau kecil.

Citra satelit tersebut juga bisa digunakan untuk analisis potensi sumber daya alam, potensi mineral, tambang, dan tutupan hutan di pulau-pulau kecil.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan terkait penginderaan jauh, dan seyogyanya kita mempunyai satelit sendiri untuk kemandirian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Data geospasial berupa garis pantai dan batimetri sangat penting untuk mendukung pemodelan potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut.

Data garis pantai dan batimetri yang detail dapat diperoleh dari rangkaian peta rupa bumi skala detail, misalnya skala 1:5000.

Sayangnya kita belum selesai dengan peta rupa bumi skala detail untuk seluruh wilayah Indonesia.

Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan informasi geospasial sedang berupaya menyelesaikan peta skala detail secepat mungkin. Peta ini sangat penting untuk mendukung monitoring pulau-pulau kecil.

Dengan tersedianya data penginderaan jauh dan citra satelit yang diintegrasikan dengan peta rupa bumi skala detail, akan memudahkan dalam monitoring pulau-pulau kecil untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

Integrasi informasi geospasial juga dapat digunakan untuk mendukung proses perhitungan jumlah pulau secara presisi, perhitungan luasan, pemberian nama atau toponimi, identifikasi status dan kepemilikan pulau-pulau kecil serta untuk mendukung pertahanan keamanan negara.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
LSM/Figur
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Pemerintah
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
Pemerintah
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
Pemerintah
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Pemerintah
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
LSM/Figur
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Pemerintah
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
Pemerintah
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
Pemerintah
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
LSM/Figur
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Pemerintah
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Pemerintah
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Pemerintah
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
LSM/Figur
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau