Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pramono Dwi Susetyo
Pensiunan

Pemerhati masalah kehutanan; penulis buku

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Mencemaskan

Kompas.com - 20/10/2023, 11:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SALAH satu pasal kontroversi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41/1999 tentang kehutanan adalah penggunaan kawasan hutan yang diatur dalam pasal 38.

Pasal ini mengizinkan pemakaian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung. Juga pemakaian hutan untuk pertambangan melalui skema izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Lihat saja Tajuk Rencana harian Kompas, 5 Juni 2023, mengulas tentang kelanjutan pembangunan jalan yang menembus hutan lindung di Aceh yang diberi judul “Hutan Dibelah Tanpa Lelah”.

Pemerintah Aceh menyebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan izin pemakaian hutan untuk pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Jantho (Aceh Besar) – Lamno (Aceh Jaya) sehingga tahun depan proyek bisa dilanjutkan lagi untuk tujuh kilometer ruas jalan.

Penggunaan hutan lindung untuk pembangunan jalan sudah barang tentu menggunakan mekanisme IPPKH.

Pada masa lalu, meskipun ada penjelasan bahwa pembangunan di luar kepentingan kehutanan mesti selektif, larangan alih fungsi hutan, penambangan terbuka mesti persetujuan DPR. Skema izin pinjam pakai kawasan hutan ini belum mampu menjamin penyimpangan.

Skema pinjam pakai kawasan hutan justru menjadi pintu masuk alih fungsi hutan. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, skema pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan nonkehutanan berlanjut dan lebih mengkhawatirkan.

Berikut ini analisis beberapa dampaknya:

Pada 11 Maret 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1/2004 untuk menyelesaikan tumpang-tindih areal pertambangan di hutan lindung.

Perpu ini memberikan izin bagi 13 perusahaan tambang—dari 22 perusahaan—untuk melanjutkan kegiatan produksinya. Alasannya, 13 perusahaan itu memiliki cadangan tambang yang jelas dan memenuhi syarat keekonomian.

Perpu Nomor 1/2004 menambah ketentuan baru pasal 83a. Dalam pasal itu disebutkan semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU 41/1999 berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut.

Perpu ini sebenarnya tidak perlu terbit apabila izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) clear and clean tata kelolanya. Praktiknya, banyak penyimpangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pertambangan.

Pemerintah daerah banyak memberikan rekomendasi pertimbangan teknis dan lemahnya pengawasan pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setelah UU Cipta Kerja bidang kehutanan tahun 2020, izin pinjam pakai kawasan hutan tak perlu lagi persetujuan DPR. Ini menandakan kontrol dan kuasa penuh dalam izin pinjam pakai kawasan hutan berada di tangan pemerintah, yakni Menteri LHK.

Dengan tidak adanya fungsi pengawasan DPR sangat berbahaya bagi kelestarian kawasan hutan di Indonesia.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

40 Pemda Terapkan EFT, Pendanaan Lingkungan Hidup di Daerah

40 Pemda Terapkan EFT, Pendanaan Lingkungan Hidup di Daerah

Pemerintah
Minggu 21 Juli 2024 Dinobatkan Jadi Hari Terpanas Sepanjang Sejarah

Minggu 21 Juli 2024 Dinobatkan Jadi Hari Terpanas Sepanjang Sejarah

LSM/Figur
Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Swasta
Desekularisasi Entitas Alam

Desekularisasi Entitas Alam

Pemerintah
 Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

LSM/Figur
KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

Pemerintah
Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Pemerintah
Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

LSM/Figur
Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Pemerintah
PT GNI Gelar Agenda 'Pikat Rasa': Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

PT GNI Gelar Agenda "Pikat Rasa": Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

Swasta
Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

BUMN
Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

LSM/Figur
Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

LSM/Figur
Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

LSM/Figur
Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com