Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 4 Desember 2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Lebih dari 20 negara berjanji, termasuk Jepang dan Amerika Serikat (AS), untuk melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2050 guna mengurangi emisi karbon global.

Deklarasi tersebut disiarkan oleh Kementerian Energi AS pada Sabtu (2/12/2023) dan dikeluarkan pada sesi ke-28 KTT iklim PBB COP28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Mereka menyebut energi nuklir berperan penting untuk mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE) global, sebagaimana dilansir Kyodo News.

Baca juga: Sinyal Pembangunan Makin Kuat, PLTN Ditarget Masuk Sistem pada 2040

Dalam deklarasi tersebut, mereka mengatakan akan bekerja sama untuk melipatgandakan kapasitas PLTN pada 2050 dari tingkat 2020.

Namun, pernyataan tersebut mendapat kritik dari para aktivis iklim, termasuk organisasi lingkungan hidup internasional 350.

Dalam siaran persnya, juru kampanye 350 asal Jepang Masayoshi Iyoda mendesak “Negeri Sakura” untuk tidak menjustifikasi implementasi PLTN.

“Berhenti menggunakan krisis iklim untuk membenarkan kecanduan terhadap energi nuklir sementara Jepang mengizinkan industri padat karbon untuk memperpanjang proyek fosil,” kata Iyoda.

Baca juga: BRIN Ungkap PLTN di Indonesia Dibangun 2030-an

Awal tahun ini, pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan reaktor nuklir di negara tersebut beroperasi melampaui batas 60 tahun yang berlaku saat ini.

Jepang memproyeksikan, sekitar 20 hingga 22 persen energinya akan berasal dari energi nuklir pada tahun fiskal 2030.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan energi yang memadai bagi negara tersebut.

Di satu sisi, penggunaan PLTN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Jepang setelah krisis nuklir 2011 di PLTN Fukushima Daiichi di timur laut Jepang.

Dilansir dari France24, penggunaan PLTN sebagai alternatif dibandingkan bahan bakar fosil masih kontroversial.

Baca juga: Bapeten Ungkap 3 Provinsi Ini Punya Bahan Baku Nuklir Cukup untuk PLTN

Aktivis dan kelompok lingkungan hidup mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan pembuangan limbah nuklir.

“Kami tidak berargumen kepada siapa pun bahwa ini benar-benar akan menjadi alternatif bagi sumber energi lainnya,” kata utusan iklim AS John Kerry.

“Tetapi kami mengetahuinya karena ilmu pengetahuan dan fakta serta bukti yang ada memberi tahu kami bahwa Anda tidak dapat mencapai NZE pada 2050 tanpa nuklir,” sambungnya.

Selain AS dan Jepang, negara-negara lain yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Inggris, Bulgaria, Kanada, Republik Ceko, Finlandia, Perancis, Hongaria, Korea Selatan, Moldova, Mongolia, Maroko, Belanda, Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Ukraina, UEA, dan lainnya.

Baca juga: Lokasi Pembangunan PLTN Sedang Digodok, Kalimantan Barat Paling Potensial

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau