Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Dalam KTT iklim COP28 di Uni Emirat Arab (UEA), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia membutuhkan pembiayaan jumbo untuk transisi energi di Indonesia.

Salah satu contoh pembiayaan yang dibutuhkan untuk transisi energi di Indonesia adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Sri Mulyani mencontohkan, saat ini pemerintah tengah berupaya memensiunkan PLTU batu bara dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Akan tetapi, upaya tersebut menemui beberapa tantangan.

Baca juga: Djarum Paparkan Inisiatif Pengolahan Sampah Organik di COP28

“Untuk mengimplementasikan agenda uji coba ini saja, kita banyak menemui tantangan, terutama dari segi pembiayaan,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Senin (4/12/2023).

Untuk mengatasi hambatan pembiayaan, salah satu agenda yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pembiayaan campuran atau blended finance.

Blended finance merupakan sebuah struktur transaksi yang menggabungkan pendanaan dari filantropi, publik, dan swasta.

“Keterlibatan MDB (Multilateral Development Bank), filantropi, sektor swasta sangat diperlukan agar transisi energi dapat terwujud,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Serukan 7 Aksi Iklim dalam COP28

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia juga terus merumuskan berbagai regulasi untuk mendukung agenda iklim.

“Indonesia telah meluncurkan carbon market (bursa karbon) – ini mungkin sebuah langkah kecil tapi banyak negara sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Kita setidaknya sudah mencoba,” jelas Sri Mulyani.

“Tanpa sumber daya keuangan dan pembiayaan, climate agenda (agenda iklim) hanya akan menjadi climate agenda. Let’s take action now (mari beraksi sekarang),” paparnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan, Indonesia membutuhkan Rp 749,6 triliun per tahun untuk dekarbonisasi.

Kebutuhan tersebut didasarkan pada penghitungan yang tertuang dalam Skenario Dekarbonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga: OIKN Luncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP28

Suharso menjelaskan, transisi energi merupakan langkah kunci yang dengan sendirinya akan meninggalkan cara-cara konvensional dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

Namun, masih terdapat kesenjangan investasi sebesar Rp 458,2 triliun dari 2025-2060.

Salah satu pekerjaan rumah yang masih besar ialah pensiun dini PLTU batu bara yang bersinggungan dengan persoalan teknologi, refinancing, dan lainnya.

Bappenas mendorong supaya proyek ini disokong dengan pendanaan campuran atau blended finance.

“Dan kita juga berharap ke depan semakin berkurang konsumsi bahan bakar fosil dan juga akhirnya akan menurunkan impor (energi fosil) kita,” ujar Soeharso dalam acara "Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023" di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: COP28 Sambut Platform Investasi Solusi Iklim, Nilainya Rp 11,6 Triliun

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau