Di COP28, Sri Mulyani Curhat Indonesia Butuh Dana Jumbo untuk Transisi Energi

KOMPAS.com – Dalam KTT iklim COP28 di Uni Emirat Arab (UEA), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia membutuhkan pembiayaan jumbo untuk transisi energi di Indonesia.

Salah satu contoh pembiayaan yang dibutuhkan untuk transisi energi di Indonesia adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Sri Mulyani mencontohkan, saat ini pemerintah tengah berupaya memensiunkan PLTU batu bara dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Akan tetapi, upaya tersebut menemui beberapa tantangan.

Baca juga: Djarum Paparkan Inisiatif Pengolahan Sampah Organik di COP28

“Untuk mengimplementasikan agenda uji coba ini saja, kita banyak menemui tantangan, terutama dari segi pembiayaan,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Senin (4/12/2023).

Untuk mengatasi hambatan pembiayaan, salah satu agenda yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pembiayaan campuran atau blended finance.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

Blended finance merupakan sebuah struktur transaksi yang menggabungkan pendanaan dari filantropi, publik, dan swasta.

“Keterlibatan MDB (Multilateral Development Bank), filantropi, sektor swasta sangat diperlukan agar transisi energi dapat terwujud,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Serukan 7 Aksi Iklim dalam COP28

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia juga terus merumuskan berbagai regulasi untuk mendukung agenda iklim.

“Indonesia telah meluncurkan carbon market (bursa karbon) – ini mungkin sebuah langkah kecil tapi banyak negara sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Kita setidaknya sudah mencoba,” jelas Sri Mulyani.

“Tanpa sumber daya keuangan dan pembiayaan, climate agenda (agenda iklim) hanya akan menjadi climate agenda. Let’s take action now (mari beraksi sekarang),” paparnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menuturkan, Indonesia membutuhkan Rp 749,6 triliun per tahun untuk dekarbonisasi.

Kebutuhan tersebut didasarkan pada penghitungan yang tertuang dalam Skenario Dekarbonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga: OIKN Luncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP28

Suharso menjelaskan, transisi energi merupakan langkah kunci yang dengan sendirinya akan meninggalkan cara-cara konvensional dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

Namun, masih terdapat kesenjangan investasi sebesar Rp 458,2 triliun dari 2025-2060.

Salah satu pekerjaan rumah yang masih besar ialah pensiun dini PLTU batu bara yang bersinggungan dengan persoalan teknologi, refinancing, dan lainnya.

Bappenas mendorong supaya proyek ini disokong dengan pendanaan campuran atau blended finance.

“Dan kita juga berharap ke depan semakin berkurang konsumsi bahan bakar fosil dan juga akhirnya akan menurunkan impor (energi fosil) kita,” ujar Soeharso dalam acara "Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023" di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: COP28 Sambut Platform Investasi Solusi Iklim, Nilainya Rp 11,6 Triliun