Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eki Baihaki
Dosen

Doktor Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad); Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas). Ketua Citarum Institute; Pengurus ICMI Orwil Jawa Barat, Perhumas Bandung, ISKI Jabar, dan Aspikom Jabar.

Berharap Capres-Cawapres 2024 Jadi Advokator Sungai

Kompas.com - 15/12/2023, 12:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTANYAAN mendasar kenapa sungai perlu diadvokasi? Advokasi dibutuhkan untuk mendapatkan komitmen kuat dari para pihak terkait.

Utamanya presiden yang memiliki political will dan arah kebijakan yang akan mewarnai langkah besar merawat sungai di Indonesia yang kondisinya hampir semuanya masih tercemar.

Perpres 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum adalah contoh kebijakan presiden yang mampu menghijrahkan Sungai Citarum dari tercemar berat ke tercemar ringan.

Sungai yang memiliki nilai vital dan strategis bagi kehidupan manusia perlu menjadi perhatian serius. Kerusakan lingkungan saat ini adalah ancaman negara yang nyata, perlu mendapatkan perhatian serius kita semua, utamanya dari Capres-Cawapres 2024.

Terkonfirmasi dari hasil Ekspedisi Sungai Nusantara tim Ecoton Foundation, sejak Maret hingga Desember 2022, setidaknya 90,7 persen sungai di Indonesia saat ini masih tercemar.

Disimpulkan, temuan itu menjadi bukti bahwa pemerintah masih belum serius, bahkan mengabaikan pengelolaan sungai-sungai Indonesia.

Data lainnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, hanya sembilan sungai di Indonesia yang memenuhi kualitas baku mutu atau 8,2 persen dari 110 sungai yang diidentifikasi. Artinya 91,8 persen masih tercemar dengan beragam kualifikasinya.

Kita perlu belajar dari negara Mesir, dalam memelihara sungai Nil yang tetap terpelihara baik hingga saat ini. Di antaranya berkat adanya pranata nilai masyarakat yang didukung instrumen hukum efektif. Sekalipun terhadap publik figur.

Meski hanya melakukan pencemaran verbal terhadap sungai, seorang penyanyi terkenal Mesir diberi hukuman pidana yang mampu membuat efek jera, apalagi melakukan pencemaran secara nyata.

Pengadilan Etika Moqattam, Kairo telah menghukum penyanyi tersohor Mesir, Sherine Abdel Wahab enam bulan penjara atas tuduhan “menghina Mesir” pada Selasa (27/2/2018).

Dia juga harus membayar denda sebesar 10.000 pound Mesir (sekiar Rp 7,8 juta) ditambah uang jaminan sebesar 5.000 pound (sekitar Rp 3,9 juta).

Kasusnya berawal pada November 2017, saat video dari konser Sherine di Sharjah, beredar viral di media sosial. Dalam video tersebut sang penyanyi diminta untuk membawakan lagu yang berjudul Mashrebtesh Men Nilha? “Sudahkah Kau Minum Air dari Sungai Nil?”

Kala itu Sherine menjawab permintaan penonton sambil berkelakar. “Jangan, nanti kau kena bilharzia. Minum Evian, itu lebih baik!” jawab Sherine sambil menyebut merek air kemasan dan nama demam yang disebabkan oleh parasit yang hidup di air, bilharzia.

Majelis Umum Persatuan Profesi Musikal Mesir turut membenci perkataanya dan menskors penyanyi ini untuk tidak diperbolehkan menyanyi dan tampil di Mesir untuk dua bulan, hingga 14 Januari 2018.

Sementara fenomena kontradiktif terjadi di kita, yang tidak hanya sekadar menghina verbal, bahkan membuang limbah kotoran sampah domestik dan industri hingga limbah berbahaya, belum dianggap kejahatan serius.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang


Terkini Lainnya

Perdagangan Karbon Lintas Negara Bawa Kesempatan Sekaligus Tantangan bagi Pelaku Usaha Indonesia

Perdagangan Karbon Lintas Negara Bawa Kesempatan Sekaligus Tantangan bagi Pelaku Usaha Indonesia

Swasta
Restorasi Lahan Perlu Libatkan Masyarakat Adat Lebih Banyak

Restorasi Lahan Perlu Libatkan Masyarakat Adat Lebih Banyak

LSM/Figur
COP16 Riyadh: Perusahaan Didesak Perkuat Investasi Kesehatan Lahan

COP16 Riyadh: Perusahaan Didesak Perkuat Investasi Kesehatan Lahan

Swasta
Pertanian Tak Berkelanjutan Sebabkan Degradasi Lahan, Arab Saudi Luncurkan Agenda Aksi Riyadh

Pertanian Tak Berkelanjutan Sebabkan Degradasi Lahan, Arab Saudi Luncurkan Agenda Aksi Riyadh

Pemerintah
Desa Sejahtera Astra Boja Farm Berhasil Ekspor Hasil Pertanian Organik

Desa Sejahtera Astra Boja Farm Berhasil Ekspor Hasil Pertanian Organik

Pemerintah
Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Swasta
Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Pemerintah
COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

LSM/Figur
Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

LSM/Figur
Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

LSM/Figur
Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Pemerintah
Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

LSM/Figur
Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Pemerintah
Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

LSM/Figur
Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau