Kadin Indonesia Dorong Tabel Kadar Emisi Ada dalam Kemasan Produk

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong dicantumkannya tabel kadar emisi atau carbon rated final product dalam kemasan sebuah produk.

Ketua Kadin Energy Transition Task Force Kadin Indonesia Anthony Utomo hal ini akan menjadi tren dalam selera para pembeli global pada masa mendatang.

"Jadi, nanti tidak hanya labelisasi kalori atau kandungan gula lagi tetapi carbon rated final product yang digunakan untuk membuat sebuah produk tercantum dalam kemasan," ujar Anthony saat Forum Diskusi Post COP 28 pada 15 Desember 2023 di Menara Kadin Indonesia.

Anthony menyoroti peluang Indonesia Setelah KTT Perubahan Iklim COP 28 dilaksanakan di 30 November 2023-12 Desember 2023 yang menghasilkan perjanjian-perjanjian dan komitmen pembiayaan Rp 1,3 kuadriliun dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Menurutnya, di dalam salah satu program Green Industrial Development Initiative (GIDI), Kadin akan dorong demand creation dan linkage program pasokan dan permintaan investor dalam dan luar negeri di industri hijau.

Baca juga: Percepat Transisi Energi Perlu Terobosan Kebijakan

Contohnya green steel, green aluminium, dan green data center sehingga ada ceruk pasar yang bisa menjadi penopang ekonomi baru di Indonesia pada masa mendatang seiring dengan clean energy pathway atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau.

Anthony menambahkan, climate related trade measures yang makin marak membuat kalangan usaha harus melihat peluang untuk pengembangan industri hijau yang berjalan seiring dengan transisi energi nasional.

“Sejalan dengan Kadin Transisi, kami melihat agregasi permintaan energi bersih ini dapat membantu iklim investasi dan tentunya bisa memberi kepastian dari sisi penyerapan pasokan listrik. Bilamana kita bisa mengambil peluang ini maka Indonesia punya posisi strategis dalam peta kompetisi industri hijau global,” cetusnya.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W Kamdani meyakini, pembiayaan yang ada bisa membawa imbas yang cukup besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim.

Hal ini tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau. Program pembiayaan climate finance di antaranya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga sektor pengembangan energi terbarukan.

"Selain itu juga pendanaan khusus untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim,” ucap Shinta.

Baca juga: Indonesia Harus Segera Rampungkan Konsolidasi Transisi Energi

Bantuan pendanaan yang digelontorkan tersebut terbagi menjadi tiga sektor yakni pembiayaan energi terbarukan sebesar 5 miliar dollar AS, sektor pangan 3,1 miliar dollar AS, dan 2,7 miliar dollar AS untuk sektor kesehatan, serta selebihnya untuk sektor lain.

Dukungan untuk mengurangi emisi karbon dalam Kerangka Kerja Nationally Determined Constribution (NDC) telah ditingkatkan oleh Indonesia pada tahun 2022.

Tetapi di sisi lain, Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025.

"Ini akan memunculkan peluang penambahan kapasitas energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi serta peningkatan investasi yang mendukung transisi energi,” terang Shinta.

Terlebih, telah terungkap bahwa menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023, sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju.

Sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada tahun 2022 mengalir ke Eropa.

Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar satu persen setiap tahun sejak 2015.

Baca juga: COP28 Sepakat Transisi dari Fosil, OPEC Justru Optimistis Permintaan Minyak Naik

Namun demikian, menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, Indonesia sejatinya siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target Net Zero Emission 2060, terutama lewat pendanaan iklim yang tidak membebani kepentingan negara berkembang.

Menurutnya, Pemerintah selalu terbuka untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan antara negara maju dan negara berkembang.

"Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh,” ujar Rachmat.

Untuk diketahui, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2023 melaporkan, negara-negara berkembang memerlukan setidaknya 6 triliun dollar AS investasi energi terbarukan pada tahun 2030 untuk memenuhi kekurangan separuh NDC.

Negara dan industri memiliki peran kunci untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Maka dari itu perlu kerja-kerja kolaborasi, demi menciptakan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.