Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Peran Sentral, Perempuan Harus Berpendidikan Tinggi

Kompas.com, 27 Desember 2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan perempuan Indonesia harus berpendidikan tinggi, terutama jika menjadi seorang ibu.

Pasalnya, menurut Menteri Kesehatan yang menjabat dari 2014 hingga 2019 tersebut, ibu memiliki peran yang sentral di dalam lingkup keluarga.

"Baik peran ketahanan keluarga terutama pengasuhan atau parenting (pengasuhan anak). Ini semua butuh modal kesehatan jiwa ibu," kata Nila, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (24/12/2023).

Baca juga: Jokowi Didesak Cabut Regulasi yang Tidak Melindungi Perempuan Pesisir

Nila menuturkan, seorang ibu menjadi gerbang pertama pendidikan pertama bagi anak. Salah satunya melalui cara parenting.

Oleh sebab itu, kesehatan jiwa seorang ibu termasuk pengetahuan yang luas dan berpikiran logis sangat berkontribusi untuk menciptakan pola asuh yang baik.

Nila mengatakan, pendidikan dalam hal ini tidak selamanya dalam bentuk akademik, namun juga pengetahuan yang praktis tentang mengelola rumah tangga.

"Perempuan sudah seharusnya berpengetahuan, paling tidak harus memiliki logika untuk menghadapi berbagai persoalan," ujarnya.

Baca juga: Hari Ibu, Bayer Gagas Kampanye Perempuan Berdaya, Indonesia Maju

Ia menyayangkan masih banyak perempuan yang lebih memilih bekerja mencari uang dan meninggalkan bangku pendidikan bahkan memutuskan untuk menikah di usia muda.

Menurutnya, hal tersebut bisa dicegah dengan memberi modal pemikiran logis pada perempuan untuk jangan terlalu mengutamakan perasaan sebagai kelompok lemah dan rentan.

"Perempuan harus memiliki pengetahuan dan bisa mengembangkan logika berpikir, sering diskusi, baca buku dan punya keberanian untuk punya cita-cita," ucapnya.

Di sisi lain, perempuan juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan.

Baca juga: Pemberdayaan Perempuan di Dunia Digital Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Hal tersebut disampaikan Plt Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Titi Eko Rahayu di Jakarta, pada 30 November 2023.

"Hal ini penting karena bagaimanapun perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pengambilan keputusan," kata Titi, sebagaimana dilansir Antara.

"Serta mempunyai peran strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memelihara keutuhan dan ketahanan bangsa Indonesia," sambungnya.

Baca juga: Kekerasan Seksual Perempuan Naik, Banyak yang Tidak Berani Lapor

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Pemerintah
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
LSM/Figur
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
Pemerintah
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
LSM/Figur
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Pemerintah
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
Pemerintah
COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim
COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim
Pemerintah
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
LSM/Figur
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
Swasta
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Pemerintah
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
Pemerintah
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau