Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Tuding Pemerintah Belum Serius Tangani Krisis Iklim

Kompas.com - 22/01/2024, 06:00 WIB
Masya Famely Ruhulessin,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menuding pemerintah belum serius menangani krisis iklim yang terjadi.

“Kita melihat krisis iklim tidak diatasi dengan serius bahkan anggaran untuk mengatasi krisis iklim jauh dibawah anggaran sektor-sektor lainnya,” ungkap Muhaimin dalam Debat Cawapres, Minggu (21/1/2024) di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta.

Dikatakan, saat ini bencana ekologi terjadi dimana-mana. Karena itu, masalah ini harus diatasi secara serius.

Baca juga: Muhaimin Sebut Program Food Estate Picu Konflik Agraria di Indonesia

“Kita harus serius mengatasinya dan tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya,” papar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.

Menurutnya, penanggulangan krisis iklim harus dimulai dengan etika lingkungan untuk menciptakan keseimbangan manusia dan alam.

Pelaksanaan pembangunan nasional juga harus berpijak pada keadilan, baik keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria serta keadilan sosial.

Baca juga: Rama Sahetapy dan Merdianti Octavia Hadir ke Rumah Duka Ray Sahetapy

Merujuk pada Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka total alokasi anggaran perubahan iklim yang bersumber dari APBN 2018-2020 mencapai Rp 307,48 triliun.

Padahal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pernah merilis perhitungan Kemenkeu yang menyebutkan kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp 3.779 triliun.

Sementara itu, proyek Giant Sea Wall yang disinggung oleh Cak Imin merupakan program unggulan yang diusung oleh Calon Presiden, Prabowo Subianto.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Komentar
imin jd wakil dari selama ini bgmn dlm pemerintahan jkw, baru berani kritisi jd cawapres, pdhl dpr tugasnya mengontrol jlnnya pemerintahan, imin baru melek atau tidur saja selama di dpr?

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Trump Umumkan Impor Tarif Baru, Indonesia 32 Persen, Tertinggi China 34 Persen
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau