Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pabrik BioCNG Komersial Pertama di Indonesia, Kurangi Emisi Karbon

Kompas.com, 26 Januari 2024, 09:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pabrik BioCNG/Biomethane komersial pertama di Indonesia yang berlokasi di Blangkahan POM, Desa Blangkahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diresmikan Senin (22/1/2024), setelah proses pembangunan kurang lebih setahun tiga bulan.

Pabrik ini dibangun oleh PT KIS Biofuel Indonesia, bagian dari rencana pembangunan 25 pabrik Bio-CNG dengan kapasitas masing-masing 15.500 M3 BioCNG/hari, dengan total 387.500 M3 Bio-CNG per hari, yang diperkirakan akan menghasilkan pengurangan 3,7 Juta ton Co2 per tahun dan menghasilkan 3,7 juta kredit karbon per tahun.

"Kami sangat mengapresiasi atas keberhasilan proyek Pembangunan BioCNG Plant pertama yang telah dilaksanakan oleh KIS Group di Langkat ini," ujar Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Edi Wibowo mewakili Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dalam sambutannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutnya sebagai terobosan lain dalam peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Kami berharap plant BioCNG ini akan berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transisi energi di Indonesia, khususnya dalam rangka pemanfaatan biogas menjadi energi," imbuh dia. 

Baca juga: Dukung Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan, Garudafood Bangun PLTS Atap di Sumedang

Edi menyampaikan, dalam mendukung program transisi energi, Pemerintah Indonesia melalui berbagai dokumen dan kebijakan telah menyusun target, strategi dan program pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap, terukur, dan cepat.

Di antaranya adalah dengan menetapkan target pemanfaatan EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional.

Pemerintah Indonesia, kata dia, melalui Kementerian ESDM juga telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi energi fosil.

Di antara terobosan yang sedang dalam tahap kajian adalah pemanfaatan biogas skala besar atau industri sebagai pengganti LPG yakni Bio-CNG atau CBG (Compressed Biomethane Gas).

Baca juga: Investasi EBT Tahun 2023 Menurun, Migas dan Minerba Naik

Untuk mengembangkan BioCNG, Kementerian ESDM melakukan berbagai upaya seperti menerbitkan SNI 9164 Biometana untuk Bahan Bakar di tahun 2023 bersama BSN, serta melakukan go live dan launching Perizinan Berusaha KBLI 35203 pengadaan gas bio yang mengampu perizinan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar bersama Kementerian BKPM.

Selain itu, Kementerian ESDM melakukan kerja sama dengan beberapa mitra dalam rangka mengembangkan Proyek BioCNG melalui proyek pembangunan plant, pengerjaan pre-feasibility study, kajian keekonomian, kajian kebijakan tata niaga dan kajian industri serta bahan baku BioCNG.

Edi berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, BioCNG dapat dimanfaatkan untuk menggantikan LPG non-subsidi untuk sektor industri dan komersil (12 dan 50 kg), sehingga dapat menjadi salah satu opsi solusi dalam usaha pemerintah menurunkan impor LPG.

Dorong lapangan kerja 

Senada dengan hal tersebut, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin memberikan apresiasi karena pabrik ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di daerahnya.

Ia juga berharap agar pengoperasian pabrik BioCNG yang berlokasi di PT United Kingdom Indonesia Plantation, Langkat, ini dapat menjadi role model bagi perusahaan lainnya di Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi serupa.

"Saya berharap yang lain juga bisa mencontoh dari pabrik ini. Saya mengucapkan terima kasih karena begitu banyak penyerapan tenaga kerja yang sangat membantu perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Langkat," ujar Afandin.

"Ke depan, harapan saya kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan, kemudian bisa membuat manfaat untuk lingkungan di Kabupaten Langkat," pungkasnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Pemerintah
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
LSM/Figur
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin
Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin
Pemerintah
Kemenhut Resmikan Bioetanol dari Aren, Disebut Jadi Tonggak Transisi Energi
Kemenhut Resmikan Bioetanol dari Aren, Disebut Jadi Tonggak Transisi Energi
Pemerintah
Indonesia Mundur dalam Transisi Energi, 19 Juta Lapangan Kerja Berpeluang Hilang
Indonesia Mundur dalam Transisi Energi, 19 Juta Lapangan Kerja Berpeluang Hilang
LSM/Figur
Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, Diklaim 90 Persen Terjual
Pertamina NRE Terbitkan Kredit Karbon Baru, Diklaim 90 Persen Terjual
BUMN
Terobosan Data Iklim, Studi Rilis Rekam Jejak Penyimpanan CO2 Bawah Tanah Dunia
Terobosan Data Iklim, Studi Rilis Rekam Jejak Penyimpanan CO2 Bawah Tanah Dunia
Pemerintah
CELIOS: RI Terlalu 'Jualan' Hutan dan Laut di KTT COP30
CELIOS: RI Terlalu "Jualan" Hutan dan Laut di KTT COP30
LSM/Figur
Konsekuensi Tunda Net Zero, Gelombang Panas akan Lebih Lama dan Sering
Konsekuensi Tunda Net Zero, Gelombang Panas akan Lebih Lama dan Sering
Pemerintah
Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir
Restorasi Gambut di Ketapang Cegah Karhutla Selama Satu Dekade Terakhir
LSM/Figur
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Pemerintah
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Pemerintah
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Pemerintah
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau