Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Tim Paslon: Kelestarian dan Tata Kelola Kunci Hilirisasi Indonesia

Kompas.com, 26 Januari 2024, 06:00 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari tiga tim pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden 2024-029 memastikan akan melanjutkan program hilirisasi.

Namun mereka menekankan, kelanjutan hilirisasi harus memenuhi prinsip-prinsip terkait penanganan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Pernyataan tersebut disampaikan saat diskusi Katadata Forum bertajuk “Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?“ di ballroom Hotel Aone, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin mengatakan, pasangan Amin sepakat untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel.

Menurutnya, Amin berencana menjadikan Indonesia sebagai superpower nikel dan minyak sawit.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Regulasi dan Pengawasan Hilirisasi Nikel

“Indonesia itu menguasai 60 persen produksi crude palm oil (CPO) dan hampir 50 persen produksi nikel di dunia. Artinya, Indonesia harus bisa menjadi penentu harga kedua komoditas,” ujarnya.

Namun, Wijayanto menekankan dalam menerapkan praktik hilirisasi industri tambang, seperti nikel, akan dibatasi atau harus memenuhi prinsip-prinsip terkait environment, social and governance (ESG).

“Tata kelola industri nikel juga harus dibetulkan dan menjadi standar bagi sektor tambang lainnya. Begitu dilaksanakan dengan standar yang tinggi, otomatis (smelter) akan membatasi diri,“ ucapnya.

Sementara, Dewan Pakar dari paslon 2 Dradjad Wibowo menuturkan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Pragib) juga akan melanjutkan hilirisasi kepada 21 komoditas lainnya, sebagai salah satu dari empat strategi ekonomi.

Menurut dia, hilirisasi harus dilaksanakan agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan penerimaan negara.

Namun, Dradjad mengingatkan dalam menjalankan program hilirisasi, kelestarian lingkungan harus dijaga. Dia mencontohkan sejarah industri kertas dan bubur kertas, serta industri kayu lapis yang sangat berkait erat dengan kelestarian lingkungan dan masih menghasilkan manfaat sampai sekarang.

Baca juga: Nikel Sulteng dan Maluku Terbesar di Dunia, RI Belum Bisa Produksi Sendiri

“Keberhasilan menjaga kelestarian hutan membuat hilirisasi kita bisa berjalan terus. Tapi kegagalan menjaga kelestarian hutan akan membuat hilirisasi kita mandeg,“ katanya.

Demikian halnya dengan Hotasi Nababan dari tim Paslon 3 menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Gama) akan melanjutkan hilirisasi nikel.

Hilirisasi yang digarap serius menjadi salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen.

Dia mengungkapkan tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter seperti akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
LSM/Figur
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Guru Besar UI: Akuntabilitas Keuangan Harus Bisa Diukur Dampaknya ke Masyarakat
Pemerintah
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
80 Hektare Lahan dalam Kawasan TNKS Dirambah jadi Perkebunan Kopi
Pemerintah
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
IPB University Tawarkan Program Beasiswa S2 untuk Jurnalis
Pemerintah
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Kemenhut Gandeng BRIN untuk Kembangkan Bioprospeksi dari Tanaman
Pemerintah
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain
LSM/Figur
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Penjualan Mobil Listrik Dunia Diprediksi Tembus 23 Juta Unit Tahun Ini
Pemerintah
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
INDEF: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Perkuat Tata Kelola Devisa
Pemerintah
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
China Pangkas Emisi Lebih Cepat dari Target
Pemerintah
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW
LSM/Figur
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Kapasitas PLTU Batu Bara Dunia Bertambah Tapi Konsumsinya Menurun
Pemerintah
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Guru Besar IPB Kembangkan Lampu LED untuk Tangkap Ikan di Laut tanpa Umpan
Pemerintah
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
Pemerintah
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat
LSM/Figur
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau