Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Rencana penurunan target energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional dinilai tidak tepat.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyusun pembaruan atau revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Dalam revisi PP KEN tersebut, target bauran energi terbarukan memang diturunkan, dari 23 persen menjadi antara 17 sampai 19 persen pada 2025.

Baca juga: PLTU Pensiun Dini, EBT Digenjot Ciptakan 600.000 Green Jobs

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyayangkan rencana penurunan target EBT.

Dia menambahkan, evaluasi yang menyangkut EBT seharusnya dilakukan pada strategi peningkatannya, bukan malah dikurangi.

"Dan kira-kira strategi dan kebijakan apa lagi yang bisa diterapkan (untuk meningkatkan bauran EBT)," kata Deon kepada Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Dia menuturkan, faktor melesetnya pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya bukan menjadi alasan utama diturunkannya target EBT.

Sebab, alasan tersebut memengaruhi keberlanjutan proyek 35 gigawatt (GW) yang didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Baca juga: Investasi EBT Tahun 2023 Menurun, Migas dan Minerba Naik

Deon menuturkan, proyek 35 GW seharusnya sudah dievaluasi dari beberapa tahun lalu dan dicek dampaknya pada kebijakan yang sudah ditetapkan, seperti bauran EBT.

"Di sisi lain, kebijakan yang seharusnya bisa menaikkan energi terbarukan justru malah terhambat," ucap Deon.

Strategi pengembangan EBT seyogyanya diperkuat atau dibuat inovasi, termasuk membuat ruang baru bila diperlukan.

"Kalau ruang untuk integrasi energi terbarukan di sistem kelistrikan PLN tidak banyak, maka ruang itu perlu dbuat. IESR sendiri mengidentifikasi hampir 3 GW PLTU yang ada di perencanaan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 bisa dinegosiasikan untuk dibatalkan saja," tuturnya.

Di satu sisi, realisasi bauran EBT selalu meleset dari target setiap tahunnya. Menurut catatan DEN, pada 2021 realisasi bauran EBT hanya 12,32 persen dari target 14,52 persen.

Baca juga: Cak Imin Sebut Target Bauran EBT Diturunkan, Ini Faktanya

Sedangkan pada 2022, realisasi bauran EBT malah turun dari tahun sebelumnya yakni 12,30 persen. Sementara target bauran EBT pada 2022 adalah 15,69 persen.

Pada 2023, realisasi bauran EBT baru mencapai 13,1 persen dari target 17,87 persen.

Menurut Deon, rendahnya realisasi bauran EBT tersebut harusnya menjadi evaluasi untuk mencari cara mencapai target yang telah ditetapkan.

Diberitakan Kompas.com pada Desember 2023, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak menuturkan, revisi PP KEN dilakukan karena melesetnya asumsi pertumbuhan makro.

Baca juga: Pemerintah Revisi Target Bauran EBT, Tinggal Diteken Jokowi

Yunus menyampaikan, target-target dalam PP KEN yang lama pada 2025 sulit tercapai karena mengasumsikan pertumbuhan ekonomi antara 7 sampai 8 persen.

Realitasnya, di tengah jalan pertumbuhan ekonomi justru melambat dan tidak sampai 7 persen.

Dalam draf revisi KEN yang baru, bauran EBT ditarget 17 persen untuk skenario rendah dan 19 persen untuk skenario tinggi pada 2025.

Sedangkan pada 2060, porsi EBT dalam bauran energi nasional ditarget 70 persen untuk skenario rendah dan 72 persen untuk skenario tinggi dalam draf revisi KEN terbaru.

Baca juga: Regulasi Setengah Hati Hambat Perluasan Penggunaan EBT Industri

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

Mikroplastik Hambat Fotosintesis Tanaman, Jutaan Orang Terancam Kelaparan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau