Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2024, 15:01 WIB
M. Elgana Mubarokah,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sektor swasta menilai regulasi untuk pabrik atau industri dalam implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) atau energi hijau masih terkesan setengah hati.

Presiden Direktur Garudafood Hardianto Atmadja mengatakan hal itu saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Atap Pabrik Garudafood di Jalan Raya Rancaekek-Sumedang, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, seandainya pemerintah menerapkan regulasi agar energi terbarukan untuk pabrik lebih besar, maka dampak yang bisa diterima Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk masyarakat akan lebih banyak.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga saat ini baru mencapai 12,8 persen. Sementara pada 2025 mendatang, bauran EBT RI ditargetkan dapat mencapai 23 persen.

Baca juga: Realisasi EBT 2023 Rendah, Berlawanan dengan Semangat Netralitas Karbon

"Sebetulnya sederhana saja. Kalau regulasi pemerintah yang awal diterapkan dengan pembukaan lebih besar, setiap energi dari pabrik yang diinvestasikan bisa dijalankan di pabrik dan eksesnya kemudian bisa masuk lewat PLN menuju masyarakat. Itu tentu akan jauh lebih cepat. Namun ini bicara aturan, kita harus patuh kepada aturan," papar Hardianto.

Bicara soal EBT, Garudafood sudah menggunakan PLTS, bahkan tahun ini akan mencapai 3 Megawatt atau setara 5.50.000 batang pohon setahun.

Instalasi PLTS Atap sudah dipenetrasikan di seluruh wilayah operasional Garudafood, yakni Pati Jawa Tengah, Gresik Jawa Timur dan Kantor Pusat Jakarta.

Adapun hari ini penetrasi PLTS di Pabrik Garudafood Sumedang, Jawa Barat, berkapasitas 810-kilowatt peak (kWp).

Melalui instalasi PLTS Atap ini, Garudafood telah melakukan upaya dekarbonisasi emisi hingga 1.000-ton karbondioksida (CO2) atau setara dengan penanaman 114.000 pohon setiap tahunnya.

"Garudafood itu ke depannya akan menuju zero energy, zero waste, dan zero polution. Kita mulai dengan langkah pertama ini. Kalau ngomong penghematan energi, kita sudah melakukan beberapa tahun lalu. Misalnya kita memproses balik energinya dari panas yang dibuang, kemudian dipakai untuk coldstorage. Mungkin sudah tujuh tahun yang lalu," imbuh Hardianto.

Menurutnya, penggunaan PLTS Atap di Garudafood sudah dicanangkan sejak lama, namun ada beberaoa kendala seperti pandemi, lingkungan serta peraturan yang berlaku.

Baca juga: Harga Listrik EBT Makin Murah, Siap Bersaing dengan Fosil

Jauh sebelumnya, pihaknya telah menggunakan EBT melalui kendaraan forklift yang sudah tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi.

Hardianto menambahkan, 3 Megawatt yang saat ini digunakan oleh Garudafood menghemat sebanyak 10 persen energi yang dibutuhkan Garudafood.

Seharusnya, perusahaan atau industri bisa menghemat energi lebih besar jika tidak terkendala regulasi.

"Kalau dari total presentasi itu berkisar 10 persen. Kenapa kita gak bisa lebih besar, karena regulasi juga. Kalau regulasinya diperbolehkan lebih besar, dan otomatis kita juga bisa lakukan dengan lebih besar. Sebetulnya kita planingnya lebih besar, tapi kita harus bertahap juga," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Rentokil Initial Indonesia dan IPB Berkolaborasi, Cetak Generasi Siap Bersaing

Rentokil Initial Indonesia dan IPB Berkolaborasi, Cetak Generasi Siap Bersaing

Swasta
Pengetahuan Masyarakat Adat Perlu Diarusutamakan untuk Restorasi Lahan

Pengetahuan Masyarakat Adat Perlu Diarusutamakan untuk Restorasi Lahan

LSM/Figur
HUT Ke-18 Paramount Enterprise, Rangkul Komunitas untuk Masa Depan Berkelanjutan

HUT Ke-18 Paramount Enterprise, Rangkul Komunitas untuk Masa Depan Berkelanjutan

Swasta
COP16 Riyadh: Masyarakat Adat Desak Pengakuan hingga Pembiayaan Langsung

COP16 Riyadh: Masyarakat Adat Desak Pengakuan hingga Pembiayaan Langsung

LSM/Figur
Menteri Lingkungan Hidup Berencana Rehabilitasi 600.000 Hektar Habitat Mangrove

Menteri Lingkungan Hidup Berencana Rehabilitasi 600.000 Hektar Habitat Mangrove

Pemerintah
Aktivitas Manusia Harus Berkelanjutan untuk Lawan Degradasi Lahan

Aktivitas Manusia Harus Berkelanjutan untuk Lawan Degradasi Lahan

LSM/Figur
Perubahan Iklim Ancam Pasokan Pangan Global

Perubahan Iklim Ancam Pasokan Pangan Global

LSM/Figur
China Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lepas Pantai Terbesar di Dunia

China Bikin Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lepas Pantai Terbesar di Dunia

Pemerintah
Tunda Atasi Perubahan Iklim Butuh Biaya 4 Kali Lebih Banyak

Tunda Atasi Perubahan Iklim Butuh Biaya 4 Kali Lebih Banyak

Pemerintah
Para Pemuda Gaungkan Pertanian Berkelanjutan dalam COP16 Riyadh

Para Pemuda Gaungkan Pertanian Berkelanjutan dalam COP16 Riyadh

LSM/Figur
Pemerintah Upayakan Cegah Kepunahan Kura-kura Leher Ular Rote

Pemerintah Upayakan Cegah Kepunahan Kura-kura Leher Ular Rote

Pemerintah
Mengengok Upaya Pemimpin Daerah Melawan Degradasi Lahan dan Penggurunan

Mengengok Upaya Pemimpin Daerah Melawan Degradasi Lahan dan Penggurunan

Pemerintah
Peneliti dari Ocean Gardener Temukan Koloni Karang Raksasa di Nusa Penida

Peneliti dari Ocean Gardener Temukan Koloni Karang Raksasa di Nusa Penida

LSM/Figur
WWF Indonesia Bikin Kampanye untuk Ajak Masyarakat Jaga Warisan Alam Tanah Air

WWF Indonesia Bikin Kampanye untuk Ajak Masyarakat Jaga Warisan Alam Tanah Air

LSM/Figur
Komisi UE Investasikan 4,6 Miliar Euro untuk Proyek Teknologi Bersih

Komisi UE Investasikan 4,6 Miliar Euro untuk Proyek Teknologi Bersih

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau