Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 5 Februari 2024, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Pembentukan Global Water Fund atau Dana Air Global dinilai menjadi hal yang kritis dalam penyediaan dana jangka panjang untuk air bersih dan sanitasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna.

"Pembentukan Global Water Fund menjadi hal yang kritis dalam penyediaan dana jangka panjang untuk air bersih dan sanitasi dan juga pembiayaan bencana terkait air," ujar Herry dalam 4th Workshop: Designing Global Water Fund Establishment di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Badan Geologi Bakal Tambah 9 Balai Percepat Izin Pengusahaan Air Tanah

Herry menuturkan, Global Water Fund diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendanaan atau funding gap, sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Global Water Fund juga dibentuk dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam yaitu air bersih dan sanitasi layak.

Indonesia sendiri telah membentuk Indonesia Water Fund (IWF) untuk pengembangan investasi dan penyediaan air bersih di seluruh wilayah Indonesia.

“Diharapkan IWF dapat bekerja dengan mengoperasikan biaya sampai sebesar Rp15 triliun untuk proyek air bersih”, kata Herry.

Pembahasan posisi, komponen, dan arsitektur Global Water Fund merupakan tujuan workshop keempat yang mengangkat topik "Designing Global Water Fund Establishment" tersebut sebagai usulan kebijakan yang baru dalam mengamankan dan meningkatkan pendanaan infrastruktur air.

Baca juga: Air Bersih dan Sehat untuk Indonesia Emas

Hasil yang ingin dicapai adalah identifikasi isu-isu utama, peluang, dan rancangan serta praktik yang terbaik untuk pembentukan Global Water Fund.

Dalam mendukung tema utama The 10th World Water Forum 2024 yaitu "Water for Shared Prosperity" Kementerian PUPR sukses menyelenggarakan tiga dari empat rangkaian seminar atau workshop sebagai side event.

World Water Forum 2024 akan diselenggarakan pada Mei 2024 di Bali, Indonesia,.

Seminar pertama dengan topik "Government Support and Private Sectors’ Perspective on Public-Private Partnership (PPP) for Water Resources Infrastructure" diadakan pada bulan Februari 2023, di Jakarta.

Workshop kedua dengan topik "Blended Finance for Water Sector" diselenggarakan pada Maret 2023 di Bandung.

Baca juga: Ini Kriteria Air Mineral Layak Minum versi WHO

Sedangkan workshop ketiga dengan topik "Secure and Increase Funding for Basic Access to Safe Water and Sanitation for All at All Scales", diselenggarakan pada Juli 2023 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Untuk workshop keempat atau terakhir diselenggarakan pada 5 Februari 2024 di Jakarta, dengan mengangkat topik "Designing Global Water Fund Establishment".

Pemilihan topik keempat didasarkan pada butir-butir yang dihasilkan dari diskusi Subtema Sustainable Water Finance pada acara 2nd Consultation Stakeholder Meeting (SCM) yang telah dilaksanakan pada Oktober 2023 lalu di Bali.

Pada pertemuan High Level Meeting tersebut, ada dua hasil yang diajukan untuk dibahas pada pertemuan puncak The 10th World Water Forum 2024.

Kedua poin gagasan hasil Thematic Process dimaksud yaitu: Pembentukan Global Water Fund dan konsep Reimagining Collective Action oleh para pemangku kepentingan.

Baca juga: Berapa Banyak Plastik yang Kita Telan saat Minum Air Kemasan?

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau