Presiden Terpilih Perlu Prioritaskan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru

Selama ini, anggaran pemerintah masih terfokus pada guru honorer di sekolah negeri yang kemudian berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi guru pada jenis sekolah swasta.

Baca juga: Solusi Ganjar Atasi Mahalnya UKT, Setop Liberalisasi Pendidikan

Belum memadainya kesejahteraan juga berdampak pada distribusi guru. Tidak jarang proses distribusi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T tidak berjalan lancar, karena keengganan mereka untuk meninggalkan daerah asalnya.

Namun, menaikkan gaji guru juga bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi ketidakhadiran guru di kelas.

Beberapa solusi dapat diterapkan berkaitan dengan manajemen sekolah dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif.

Misalnya, penguatan prosedur seleksi dan pengembangan kompetensi kepala sekolah, menyediakan dukungan dan kebijakan yang jelas bagi sekolah dalam menangani ketidakhadiran guru dan mengelola guru pengganti.

Mendorong kompetensi guru dan kesejahteraan guru butuh koordinasi erat antar semua pemangku kepentingan dari level pusat, daerah (pemerintah daerah, dinas pendidikan) hingga ke level sekolah masing-masing karena kewajiban mengelola tenaga pendidikan ada di semua tingkat.

Baca juga: Bakrie Center Foundation Bakal Kembangkan Pendidikan di IKN

Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan standar kualitas guru dan pengajaran serta rekrutmen guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan pelatihan, penempatan guru. Sementara di level sekolah, kepala sekolah berperan dalam mengelola tenaga pendidik dengan mengembangkan berbagai rencana professional development, mengawasi kinerja guru, dan memberikan contoh baik dalam mengajar dan hadir di sekolah.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah dan unit sekolah untuk bersinergi dalam usaha mensejahterakan dan memperbaiki kualitas guru.

Desentralisasi diharapkan dapat memicu inisiatif pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang relevan bagi daerahnya dan memberikan kewenangan lebih bagi sekolah dalam mengelola tenaga kerjanya agar lebih berkualitas.