Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 dari 100 Rumah Tangga Indonesia Hidup di Tempat Tinggal Kumuh

Kompas.com - 20/02/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Hingga 2023, masih ada rumah tangga di Indonesia yang hidup di tempat tinggal kumuh.

Menurut Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh adalah 7,94 persen.

Hal ini berarti masih ada sekitar delapan dari 100 rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah kumuh pada 2023.

Baca juga: Upaya Desa Babaksari di Gresik Ubah Kumuh Menjadi Kampung Asri

Data tersebut disarikan oleh BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Jumlah sampel Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota di Indonesia.

Selama tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh di Indonesia cenderung menurun.

Pada 2021 dan 2022, persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh secara berurutan adalah 9,12 persen dan 8,93 persen.

Baca juga: Wujudkan SDGs, SMF Benahi Kawasan Kumuh di Kota Seribu Masjid

Pada 2023, rumah tangga di perdesaan lebih banyak tinggal di rumah kumuh dibandingkan perkotaan.

Persentase rumah tangga di perdesaan yang tinggal di rumah kumuh mencapai 9,26 persen.

Sedangkan persentase rumah tangga di perkotaan yang tinggal di rumah kumuh sebanyak 7 persen.

Pada 2023, ada lima provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh lebih dari 10,00 persen.

Baca juga: 3 Wilayah Jadi Percontohan Kota Tanpa Kumuh, Ini Daftarnya

Kelima provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat 11,66 persen, Kepulauan Bangka Belitung 15,33 persen, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 19,27 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur 21,90 persen, dan Provinsi Papua 37,98 persen.

Adapun provinsi dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah kumuh terendah adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yakni 1,85 persen.

Persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh menurun seiring semakin tingginya kelompok kuintil pengeluaran.

3,41 persen masyarakat dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5) menempati rumah kumuh.

Sementara itu, 15,05 persen masyarakat dengan status ekonomi terendah (kuintil 1) menempati rumah kumuh.

Baca juga: Sepuluh Perwakilan Pemda Deklarasikan Keberlanjutan Penanganan Kumuh

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
DBS Foundation Gelontorkan Rp 96 M untuk Perempuan dan Anak Muda Rentan
DBS Foundation Gelontorkan Rp 96 M untuk Perempuan dan Anak Muda Rentan
Swasta
BMKG Peringatkan Cuaca Panas Bakal Terjadi hingga Awal November
BMKG Peringatkan Cuaca Panas Bakal Terjadi hingga Awal November
Pemerintah
Sampah Jadi Energi, Prabowo Teken Perpres Percepat Proyek Pembangkit Listrik dari Limbah
Sampah Jadi Energi, Prabowo Teken Perpres Percepat Proyek Pembangkit Listrik dari Limbah
Pemerintah
Energi Bersih: Mimpi Besar atau Janji Kosong Indonesia?
Energi Bersih: Mimpi Besar atau Janji Kosong Indonesia?
Pemerintah
Mom Uung Rilis Penelitian ASI Booster untuk Perkuat Literasi Menyusui di Indonesia
Mom Uung Rilis Penelitian ASI Booster untuk Perkuat Literasi Menyusui di Indonesia
Swasta
WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat
WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat
Pemerintah
Hindari Kecurangan, Pemerintah Siapkan Mekanisme Pengawasan Karbon
Hindari Kecurangan, Pemerintah Siapkan Mekanisme Pengawasan Karbon
Pemerintah
Studi Oxford dan Pennsylvania: Carbon Offset Gagal Jawab Masalah, Hentikan Saja
Studi Oxford dan Pennsylvania: Carbon Offset Gagal Jawab Masalah, Hentikan Saja
LSM/Figur
PBB Ingin Kapal Nol Emisi, AS Hadang dengan Ancaman bagi Pendukungnya
PBB Ingin Kapal Nol Emisi, AS Hadang dengan Ancaman bagi Pendukungnya
Pemerintah
Deforestasi Dunia di Luar Kendali, Naik hingga 63 Persen
Deforestasi Dunia di Luar Kendali, Naik hingga 63 Persen
LSM/Figur
4 dari 190 IUP yang Dibekukan Dibuka, Lainnya Bisa Menyusul Asal Bayar Jaminan Reklamasi
4 dari 190 IUP yang Dibekukan Dibuka, Lainnya Bisa Menyusul Asal Bayar Jaminan Reklamasi
Pemerintah
Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
BUMN
Tak Punya Lahan, Jakarta dan Bandung Belum Masuk Proyek 'Waste to Energy'
Tak Punya Lahan, Jakarta dan Bandung Belum Masuk Proyek "Waste to Energy"
Pemerintah
Menteri LH Akui Ada Keteledoran Perusahaan dalam Kasus Radioaktif Cikande
Menteri LH Akui Ada Keteledoran Perusahaan dalam Kasus Radioaktif Cikande
Pemerintah
Oil Change International: Jepang Lakukan Kolonialisme Karbon di Asia Tenggara lewat Teknologi Gagal
Oil Change International: Jepang Lakukan Kolonialisme Karbon di Asia Tenggara lewat Teknologi Gagal
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau