Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 21 Maret 2024, 19:00 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Danone Indonesia, perusahaan penyedia produk bernutrisi dan hidrasi untuk setiap tahapan penting kehidupan, memahami pentingnya jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

Melalui rilis resmi (21/4/2024) Prima Sehanputri, Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia menyampaikan, "Danone Indonesia menyadari bahwa sektor industri berperan penting dalam menghadirkan produk yang halal melalui penerapan halal value chain dalam operasional bisnisnya.

Penerapan halal value chain ini merupakan wujud komitmen Danone dalam membangun ekosistem halal yang mencakup beberapa sektor industri dari hulu hingga hilir. "Danone bekerja sama dengan stakeholders terkait, seperti mitra dan konsumen, untuk memastikan seluruh produknya halal dan aman dikonsumsi," tambahnya.

Putri juga menjelaskan, dalam operasional bisnisnya Danone Indonesia menerapkan aspek halal yang mencakup memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan aman.

"Danone Indonesia juga memastikan bahwa fasilitas produksi meliputi peralatan, personel dan proses berada dalam kondisi bersih, terbebas dari kondisi haram atau najis dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan syarat halal yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah mendorong penyediaan produk halal di pasar melalui sertifikasi halal yang terangkum dalam UU Jaminan Produk Halal (UU 33 tahun 2014), dengan maksud memberikan jaminan atas kehalalan produk yang akan diakses, digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang perlu dipatuhi oleh para pelaku usaha atau Industri.

Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama secara terus-menerus melaksanakan sosialisasi, edukasi dan literasi tentang implemenatsi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024.

Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) mengungkapkan, “dukungan untuk menciptakan Hulu Hilir Halal (ekosistem halal) menjadi hal yang sangat penting."

"Untuk itu perlu upaya memperkuat sinergi kolaborasi guna menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal," tambahnya.

Dia juga menyampaikan, "sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan tersebut selain dilaksanakan dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi terkait kewajiban sertifikasi halal saja, juga dilakukan dalam menyediakan fasilitasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMK."

Terkait hal itu, rima Sehanputri menjelaskan, pihaknya juga membangun ekosistem halal melalui pemberdayaan kepada mitra usaha yang bekerjasama dengan LPH KHT (Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Khalalan Thayyiban) Muhammadiyah.

Hal ini dilakukan melalui pembinaan UMKM untuk sertifikasi halal, pelatihan dan pendampingan serta uji kompetensi untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sejumlah 256 pelaku usaha.

"Selain itu kami juga mendukung sertifikasi Halal utk distributor dan mitra usaha kami seperti Aqua Home Service. Lebih jauhnya, Danone Indonesia juga secara aktif melakukan edukasi terhadap konsumen seputar gaya hidup halal yang mengusung nilai keberlanjutan dan hidup sehat," jelas Putri.

Dia berharap dengan penerapan ekosistem halal yang ada maupun penerapan gaya hidup halal dan sehat yang dilakukan konsumen dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat.

"Danone Indonesia juga terus memastikan jaminan halal terhadap produk kami demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kami," ujaranya.

Baca juga: Dukung Indonesia Emas 2045, Danone Hadiri Kompas100 CEO Forum

"Melalui jaminan halal, kami dapat terus menghadirkan produk bernutrisi maupun hidrasi sehat bagi seluruh keluarga Indonesia yang sejalan dengan misi kami yakni untuk membawa kesehatan kesebanyak mungkin orang,” tutup Prima.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi
Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi
Pemerintah
Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit
Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit
LSM/Figur
Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan
Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan
Pemerintah
Ketika Alam Dirusak, Jangan Salahkan Alam
Ketika Alam Dirusak, Jangan Salahkan Alam
Pemerintah
Perluasan Kota Ancam Akses Air Bersih pada 2050, Ini Studinya
Perluasan Kota Ancam Akses Air Bersih pada 2050, Ini Studinya
Swasta
Ratusan Ilmuwan Tandatangani Deklarasi Dartington, Desak Pemimpin Dunia Atasi Perubahan Iklim
Ratusan Ilmuwan Tandatangani Deklarasi Dartington, Desak Pemimpin Dunia Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Tak Lepas dari Ancaman, Bahan Kimia Abadi Ditemukan di Hewan Laut
Tak Lepas dari Ancaman, Bahan Kimia Abadi Ditemukan di Hewan Laut
LSM/Figur
Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir
Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir
Pemerintah
SCG Pangkas Emisi lewat Semen Rendah Karbon dan Efisiensi Energi
SCG Pangkas Emisi lewat Semen Rendah Karbon dan Efisiensi Energi
Swasta
Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis
Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis
LSM/Figur
Industri Manufaktur Sumbang 17 Persen PDB, Kemenperin Kembangkan Industri Hijau
Industri Manufaktur Sumbang 17 Persen PDB, Kemenperin Kembangkan Industri Hijau
Pemerintah
UNDP: Kesenjangan Pembangunan Antarnegara Bisa Melebar akibat AI
UNDP: Kesenjangan Pembangunan Antarnegara Bisa Melebar akibat AI
Pemerintah
Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
Pemerintah
Bencana Sumatera: Refleksi Kolektif untuk Taubat Ekologis
Bencana Sumatera: Refleksi Kolektif untuk Taubat Ekologis
Pemerintah
Abrasi Pesisir Demak, Kiara Imbau Pemerintah Hentikan Pembangunan Ekstraktif
Abrasi Pesisir Demak, Kiara Imbau Pemerintah Hentikan Pembangunan Ekstraktif
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau