BALI, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhono (AHY) soal pembentukan badan baru untuk mengurus air.
Basuki merasa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sudah ada saat ini masih bekerja secara efektif.
Kemunculan badan baru dikhawatirkannya malah membuat koordinasi antarlembaga menjadi makin rumit.
"Makin banyak badan, makin koordinasinya makin tidak gampang," kata Basuki selepas acara Melasti Water Carnival di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/5/2024).
Baca juga: Soal Pembentukan Badan Air Nasional, AHY Mau Lapor Jokowi
Basuki mengatakan, koordinasi antarlembaga yang ikut mengelola air saat ini sudah berjalan baik.
Bantuan dari Dewan Air Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga membuat koordinasi berjalan efektif.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementarian Pertanian, serta Kementerian Hutan untuk mengelola air.
Rencana pengelolaan air dirumuskan seluruh kementerian tersebut bersama Dewan Ari Nasional baru kemudian dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Namun, Basuki merasa tidak ada masalah dengan usul yang disampaikan AHY. Pasalnya, keputusan berada di pemerintahan selanjutnya.
"Sebaiknya nanti kita liat rumusannya pemerintah baru," sebutnya.
Baca juga: Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024
Sebelumunya, AHY berencana melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan pembentukan Badan Air Nasional.
"Kami tidak punya kewenangan secara langsung, tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan, sebagai pembantu presiden punya kewajiban diminta atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik," kata AHY saat ditemui usai menjadi pembicara dalam rangkaian acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (22/5/2024).
AHY juga telah menyampaikan usulan perlunya pemerintah membentuk lembaga khusus yang berwenang mengelola sumber daya air dalam forum internasional tersebut.
"Pemerintah pusat harus membentuk lembaga yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh kebijakan, strategi dan tindakan terkait pengelolaan air," ucap AHY dalam sambutannya.
Menurutnya, lembaga tersebut harus gesit dalam menghadapi fenomena krisis air, mengelola sumber daya air hingga mengatasi egosektoral dan tumpang tindih antarpihak.
Baca juga: AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional
Indonesia juga dikhawatirkan akan terus menghadapi tantangan terkait air apabila tidak ada badan khusus yang menangani.
Dalam sambutannya, AHY terinspirasi dari sejumlah negara yang telah lebih dulu membentuk lembaga khusus air.
"Kita dapat mempelajari beberapa praktik terbaik dari negara-negara yang telah mendirikan lembaga baru-baru ini, Kanada pada tahun 2023 serta Arab Saudi dan Afrika Selatan sebelumnya," lanjutnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya