Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 27 Juli 2024, 07:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan, melindungi ekosistem mangrove merupakan hal penting yang harus dilakukan semua pihak.

Bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia pada 26 Juli, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono menyampaikan bahwa, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran khalayak atas penting dan rentannya ekosistem mangrove.

Sebab, ekosistem mangrove memberikan banyak manfaat, mulai dari habitat bagi berbagai flora dan fauna, mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem mangrove, hingga sebagai penyerap dan penyimpan karbon yang besar.

Namun, deforestasi mangrove terus menjadi ancaman. Oleh karena itu, BRGM menggelar “Mangrove for Future”, sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mewujudkan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan.

Baca juga: Tekan Emisi, MDKA Tanam 1.000 Mangrove di TWA Angke dan Muara Gembong

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek mangrove tertanam, namun juga berorientasi pada pengelolaan jangka panjang agar manfaat mangrove dapat dinikmati juga oleh generasi-generasi selanjutnya,” ujar Hartono dalam sambutan pembukanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Masyarakat adalah subyek sekaligus garda terdepan yang melindungi dan mengelola ekosistem mangrove.

“Untuk mewujudkan keberlanjutan, ekosistem mangrove harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” imbuh dia.

Sekaligus, perlu ada kepastian bahwa masyarakat dapat mengelola seterusnya tanpa khawatir terhadap status hukum lahan tersebut.

Mangrove for Future yang hadir dalam dialog antar lembaga dan pendapat para ahli terkait pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Indonesia, digelar selama dua hari yakni 26-27 Juli 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat.

Ajak masyarakat dalam pelestarian mangrove

Hartono juga mengajak partisipasi masyarakat di sekitar area hutan mangrove untuk ikut berkontribusi dalam menjaga pelestarian ekosistem.

“Semua rehabilitasi mangrove dilakukan berbasis masyarakat. Kita nggak pakai pihak ketiga. Kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi yang (hutan mangrove) rusak itu yang kita gandeng diberdayakan melakukan rehabilitasi mangrove," tuturnya.

Baca juga: Cegah Abrasi di Bibir Pantai Belawan, Musim Mas Tanam 7.000 Mangrove

Salah satu strategi untuk menjaga ekosistem hutan mangrove di Indonesia, dilakukan melalui pendekatan lingkungan dan sosial.

"Dari sisi lingkungan, kita telah mengetahui berbagai aspek fisik yang mempengaruhi eksistensi dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Kita juga tidak boleh melupakan aspek sosial di sekitar ekosistem mangrove terutama masyarakat yang kehidupannya bergantung pada mangrove," ujarnya.

Wamen LHK Alue Dohong dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono saat jumpa media usai pembukaan Mangrove for Future di Jakarta, Jumat (26/7/2024). KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Wamen LHK Alue Dohong dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono saat jumpa media usai pembukaan Mangrove for Future di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan aspek sosial dalam penyusunan regulasi-regulasi baru terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

“Misalnya, dalam penetapan mangrove dengan fungsi ekosistem lindung yang berstatus areal penggunaan lahan (APL), perlu dilihat siapa yang memiliki lahan tersebut, jika ternyata dimiliki masyarakat, maka manfaat atau benefit apa yang dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk melindungi mangrove yang memiliki fungsi lindung tersebut,” terangnya.

Hal-hal tersebut menurutnya perlu dipikirkan bersama, agar mangrove bisa dikelola secara berkelanjutan.

Baca juga: Jaga Keberlanjutan Mangrove, Indonesia Ajak Negara ASEAN Kolaborasi

Selain itu, ia menyebut pentingnya mendampingi masyarakat dalam mengeksplor peluang usaha yang ramah mangrove.

Baik usaha dalam bentuk komoditas seperti produk makanan, batik, dan lain-lain, maupun usaha dengan memanfaatkan nilai ekonomi karbon dari mangrove.

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong mengatakan hutan mangrove yang sangat penting bagi ketahanan iklim, perlu pengelolaan bersama.

"Dalam mangrove tersebut ada banyak nilai ekonomi sosial, ekologi, ekonomi yang kita miliki. Mangrove merupakan ekosistem yang pengelolaannya bersifat multi-sektor dan multi-stakeholders, sehingga penting untuk seluruh pihak pengelola mangrove untuk menyamakan persepsi,” ujar Alue.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
LSM/Figur
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
Swasta
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Pemerintah
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
Pemerintah
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau