Transisi Energi Jadi Bagian Penting Capai SDGs

KOMPAS.com - Country Director World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan, transisi energi berkeadilan menjadi bagian penting mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kebijakan transisi energi berkeadilan merupakan salah satu dari upaya transformasi dalam lima lingkup penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon

Dia menyampaikan, transisi yang berkeadilan memastikan manfaat dan risiko transisi menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan dibagi secara merata di seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Gandeng Berbagai Stakeholder, Lestari Summit 2024 Wujudkan Implementasi SDGs

Namun, beberapa implikasi sosial ekonomi dari transisi energi sangat signifikan dan menimbulkan resiko pada berbagai kelompok, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (6/8/2024).

Di sektor pasar tenaga kerja, beberapa pekerjaan akan hilang atau tergantikan dengan perkiraan 1,94 juta pekerja di sektor energi fosil terancam.

Selanjutnya risiko peningkatan angka kemiskinan untuk pekerja dan komunitas terdampak, daya saing perusahaan domestik menurun karena berbagai kebijakan pembatasan karbon, serta penurunan produk domestik regional bruto (PDRB) akibat pemberlakuan insentif pajak untuk kendaraan listrik.

Di wilayah yang sangat bergantung pada batu bara seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, PDRB-nya diprediksi menurun akibat kebijakan percepatan penghapusan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Hal ini menegaskan perlunya diversifikasi ekonomi dan kebijakan yang ditargetkan untuk melindungi perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah terdampak transisi tersebut," ucap Nirarta.

Baca juga: Publikasi Riset Bisa Akselerasi Capaian SDGs

Di sisi lain, transisi energi berpotensi menciptakan pekerjaan hijau sebanyak 42 persen tenaga kerja tambahan atau sekitar 2,25 juta pekerjaan pada tahun 2060, terutama di sektor energi.

Selain itu, energi terbarukan off-grid dapat menyediakan akses energi bersih ke daerah-daerah terpencil.

Untuk mendukung transisi berkeadilan, penting untuk merumuskan kebijakan perencanaan yang memiliki kerangka kerja menjaga dan memastikan prinsip-prinsip berkeadilan diterapkan.

Terkait hal itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan WRI Indonesia mengembangkan indikator untuk membantu dan mengvaluasi dampak sosial ekonomi dari transisi energi tersebut.

Nirarta berharap, indikator yang hendak disusun tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan tercapainya upaya transisi energi berkeadilan.

Baca juga: Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Ini Manfaat dan Contoh Adaptasi SDGs di Sektor Swasta

Bagi Narirta, kolaborasi dan partisipasi dari instansi pemerintah entitas sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi akademik menjadi kunci mencapai keberhasilan transisi energi berkeadilan.

Kontribusi semua kelompok sangat penting dalam menyempurnakan berbagai kajian ilmiah yang dikembangkan guna mendukung kebijakan perencanaan dan strategi terkait penerapan ekonomi hijau.

"Saya optimistis dengan upaya kolaboratif yang sungguh-sungguh akan dapat membawa dampak positif terhadap masa depan Indonesia," tutur Narirta.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati berujar, penyusunan studi indikator transisi energi berkeadilan akan mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

Baca juga: Bappenas Serukan Pentingnya Kolaborasi Demi Capai Target SDGs

Transisi energi berkeadilan menitikberatkan pada keseimbangan aspek-aspek tersebut untuk menekan risiko maupun dampak negatif.

Karena itu, kerja sama antarkedua belah pihak tersebut fokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan di Indonesia untuk menjaga transisi yang adil dan inklusif.

Mulai dari mitigasi kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi kesenjangan akses terhadap energi bersih, hingga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia, peluang kerja, dan jaminan sosial.

Indikator ini untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan di bawah rangka perencanaan pembangunan nasional.

Baca juga: Indonesia Philanthropy Outlook 2024 Diluncurkan, Fokus Capai SDGs