KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan hingga 2023 mencapai Rp 1.959 triliun.
Capaian tersebut mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat bila dibandingkan lima tahun lalu atau 2019 yakni Rp 927 triliun.
Dian menuturkan, pada 2020 total pembiayaan berkelanjutan tercatat Rp 1.181 triliun, pada 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp 1.571 triliun.
Baca juga: Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan, 12 Tokoh Bisnis Dunia Sabet SDG Pioneer 2024
"Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting," ujar Dian, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (15/9/2024).
Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), di mana terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.
Baca juga: Ekowisata Satwa Liar Bisa Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan subsektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.
Dian menambahkan, tantangan utama dalam meningkatkan penyaluran kredit keberlanjutan dan hijau adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan, dari sektor riil, penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank.
OJK juga akan terus melakukan pemutakhiran regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan Harus Menyentuh Desa Terdepan Indonesia
Selain itu, lanjut Dian, OJK juga berupaya untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik, atau tuntutan para pemangku kepentingan.
Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan.
Pasalnya, papar dian, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target NZE.
Baca juga: Ilmuwan Swiss Temukan Cara Buat Cokelat Lebih Berkelanjutan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya