Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heru Wahyudi
Dosen

Pengurus Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA) Banten, Pengurus Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) Banten, Pengurus ICMI Kota Serang, Banten, Akademisi di Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Pamulang.

Penolakan Proyek Geothermal di Padarincang: Dilema Energi Terbarukan

Kompas.com, 14 Oktober 2024, 16:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Menilik berbagai ancaman lingkungan tersebut, tak heran jika masyarakat Padarincang menolak keras kehadiran proyek geothermal di wilayahnya.

Menolak proyek ini bukan soal kurangnya informasi, tapi lantaran pemahaman tentang ekses merusaknya pada alam. Masyarakat sadar betul bahwa proyek ini membawa risiko jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupannya.

Dampak sosial

Masyarakat Padarincang telah menyatakan penolakan tegas terhadap proyek geothermal ini. Pada Februari 2023, warga secara spontan menolak pemasangan plang proyek oleh PT Sintesa Banten Geothermal.

Masyarakat di Padarincang dengan gamblang menolak proyek panas bumi, menampakkan keresahan dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan.

Bagi warga, penolakan ini tak sekadar reaksi spontan, melainkan bayang ketakutan akan masa depan lingkungan dan kesejahteraan.

Proyek geothermal ini mengancam sumber penghidupan utama warga Padarincang yang sebagian besar adalah petani dan pekebun. Proyek tersebut akan merusak lahan pertanian dan perkebunan.

Tak hanya soal ekonomi, tapi juga warisan budaya dan identitas sebagai masyarakat agraris. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat pengalaman masyarakat di daerah lain yang kehilangan lahan produktif akibat proyek serupa.

Masyarakat Padarincang sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, terutama air dan hasil hutan.

Proyek geothermal acapkali menyulut konflik dengan masyarakat karena penggunaan air yang masif. Hilangnya akses ke sumber daya alam ini tak hanya masalah ekonomi, sebaliknya juga mengancam kelangsungan hidup dan tradisi masyarakat setempat.

Proyek ini berpotensi memicu konflik sosial lebih luas, tak sekadar antara masyarakat dengan pengembang proyek, tapi juga di antara warga sendiri.

Sejumlah kecil masyarakat yang memandang prospek ekonomi dari proyek ini mungkin akan mendukung, beberapa mayoritas yang khawatir akan dampak negatifnya tetap menolak. Kondisi ini bisa menciptakan kemelut dan keretakan dalam komunitas yang selama ini hidup harmonis.

Penolakan masyarakat Padarincang pada proyek geothermal bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah menyaksikan dampak negatif proyek serupa di daerah lain.

Pengalaman buruk masyarakat di sekitar PLTP Sarulla, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, jadi pelajaran berharga. Di sana, masyarakat kehilangan akses pada sumber air bersih dan mengalami penurunan kualitas udara.

Dilema energi terbarukan

Proyek geothermal di Padarincang, Banten, menilik dilema pelik dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih, walau di sisi lain, praktiknya sering kali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lokal.

Energi panas bumi atau geothermal sering dipromosikan sebagai solusi ideal untuk kebutuhan energi masa depan.

PT Sintesa Banten Geothermal, pengembang proyek di Padarincang, menandaskan bahwa geothermal adalah sumber energi yang bersih dan terbarukan. Geothermal punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Memang benar, dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, geothermal menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah.

Sekalipun geothermal mengiming-imingi manfaat besar bagi kebutuhan energi nasional, penerapannya di tingkat lokal sering kali memicu konflik.

Di Padarincang, masyarakat setempat merasa kepentingannya dikorbankan demi agenda nasional. Perselisihan ini mewakilkan ketegangan antara kebijakan energi nasional dan fakta di tingkat akar rumput.

Kendati geothermal diklaim sebagai energi bersih, daya guna dalam mengurangi emisi masih diperdebatkan. Pembangunan infrastruktur geothermal, termasuk penebangan hutan dan pengeboran, juga menghasilkan emisi.

Lebih jauh, hilangnya hutan sebagai penyerap karbon mesti diperhitungkan dalam kalkulasi dampak lingkungan geothermal.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim
COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim
Pemerintah
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
Tren Global Rendah Emisi, Indonesia Bisa Kalah Saing Jika Tak Segera Pensiunkan PLTU
LSM/Figur
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
JSI Hadirkan Ruang Publik Hijau untuk Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender
Swasta
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Dampak Panas Ekstrem di Tempat Kerja, Tak Hanya Bikin Produktivitas Turun
Pemerintah
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
BMW Tetapkan Target Iklim Baru untuk 2035
Pemerintah
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau