Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: GBFA Bisa Dorong Pendanaan Iklim bagi Negara Berkembang

Kompas.com, 18 Oktober 2024, 11:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan harapannya agar Global Blended Finance Alliance (GBFA) dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara Signing of the Article of Agreement on G20 GBFA di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa GBFA dibentuk sebagai upaya untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. 

Selain itu, menurutnya GBFA juga menjadi ajang bagi kemitraan internasional dalam mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) di negara berkembang dan mendorong kerja sama selatan-selatan atau negara berkembang. 

Baca juga:

"Saya harapkan Global Blended Finance Alliance ini menjadi platform yang mendorong lebih banyak sumber pembiayaan, khususnya pemenuhan komitmen negara maju untuk akselerasi pembangunan dan pendanaan iklim," ujar Jokowi melalui tayangan video.

Ia menuturkan bahwa tantangan dunia ke depan akan semakin berat, khususnya bagi negara-negara berkembang. Terutama dari sisi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, krisis pangan, maupun panasnya geopolitik global.

Berbagai tantangan tersebut, menurutnya, pada akhirnya dapat menghambat bahkan memperburuk pencapaian-pencapaian SDGs Indonesia. 

"Indonesia percaya kerjasama ini juga dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan pembiayaan untuk solusi yang lebih inovatif dan inklusif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," ungkap Jokowi. 

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada pemimpinan Indonesia dalam mewujudkan agenda Blended Finance tersebut.

Baca juga:

"Serta terima kasih kepada perwakilan negara-negara yang telah menandatangani anggaran dasar ini," pungkasnya. 

Sebagai informasi, GBFA adalah platform internasional yang mendorong pembiayaan campuran (blended finance) untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dan aksi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

GBFA pertama kali diperkenalkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022. Beberapa negara anggota pendiri GBFA antara lain Kanada, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Perancis, Luksemburg, Sri Lanka, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
COP30: Perlindungan Masyarakat Adat, Jawaban Nyata untuk Krisis Iklim
LSM/Figur
Menjaga Lawu di Tengah Ambisi Geothermal
Menjaga Lawu di Tengah Ambisi Geothermal
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau