Perhutanan Sosial Bisa Menjadi Tulang Punggung Swasembada Pangan

KOMPAS.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa program perhutanan sosial, dapat menjadi tulang punggung untuk pemenuhan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Keduanya membahas kolaborasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, serta perbaikan gizi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

"Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Terkait hal itu, kami memiliki program perhutanan sosial," ungkap Raja Juli dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Baca juga:

• Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi
• Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Capai Rp 1,13 Triliun

Untuk diketahui, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya

Dia mengungkapkan, sejauh ini 8 juta hektare tanah telah diberikan kepada masyarakat. Namun, masih sedikit lahan yang dikelola. Sehingga menyisakan 7 juta hektare tanah.

"Dari 8 juta hektar tersebut perlu diintensifikasi. Kemudian, bagaimana area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional," ucap Raja Juli.

Kini, pemerintah tengah fokus pada program makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Ini yang menjadi salah satu tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi di petani, di masyarakat bawah, di ujung-ujung pulau-pulau di Indonesia itu menggeliat. Karena ada aktivitas ekonomi," kata dia.

Sementara itu, Dadan menyampaikan, pertemuannya dengan Kementerian Kehutanan membuka jalan penyelarasan program gizi dengan perhutanan sosial. Terlebih, hutan Indonesia berpotensi besar memproduksi pangan.

Baca juga: Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 7 Juta Hektare

"Jadi ketika nanti produksinya ada, maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut. Dan Badan Gizi hadir nanti di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker ke depan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial," tutur Dadan.

Beberapa perhutanan sosial, lanjutnya, dinilai sudah produktif. Di samping itu, pemerintah juga akan menyediakan pelayanan di kawasan yang mencakup perhutanan sosial.