Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/06/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Nilai transaksi ekonomi kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mengelola perhutanan sosial mencapai Rp 1,13 triliun pada 2023.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yakni Rp 1 triliun.

"Pada tahun 2024 ini target nilai ekonomi tersebut semakin ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1,5 triliun," kata Siti dalam Workshop Sinergi Perhutanan Sosial yang diikuti secara daring, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 7 Juta Hektare

Sampai saat ini, ujar Siti, KUPS yang telah terbentuk mencapai 13.460 unit yang sudah melakukan pengelolaan dan usaha pemanfaatan hutan berdasarkan potensi hutannya.

Siti menambahkan, peningkatan ekonomi masyarakat yang mengelola perhutanan sosial turut berdampak terhadap desa dan skala regional.

Di tataran desa, indikator yang dapat termati adalah melalui Indeks Desa Mandiri (IDM).

Pada 2016, jumlah desa sangat tertinggal pada 2016 mencapai 2.193 desa. Pada 2023, jumlah desa sangat tertinggal turun drastis menjadi 189 desa.

Baca juga: Bagian dari Perhutanan Sosial, Program Hutan Pertamina Tanam Lebih dari 6 Juta Pohon

Untuk desa mandiri, dari 33 desa pada 2016, meningkat menjadi sebanyak 1.803
desa pada 2023.

"Beberapa kajian dampak perhutanan sosial juga telah dilakukan oleh berbagai pihak," ujar Siti.

Kajian-kajian tersebut menunjukan dampak perhutanan sosial terhadap berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan tutupan lahan.

Diti menuturkan, pada sisi ekologi, program perhutanan sosial harus menjadi salah satu pionir dalam memberikan teladan pengelolaan hutan yang baik.

Baca juga: Petani Penggarap di Blitar Tolak Skema Perhutanan Sosial, Tuntut Redistribusi Lahan

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi ancaman global perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan.

Kelompok perhutanan sosial juga harus melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan kearifan lokal dan pengetahuan yang dimiliki.

"Dalam rangka mencegah emisi gas rumah kaca, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, penanaman pohonpohon pada areal kritis atau terbuka, serta pencegahan pencemaran lingkungan pada areal perhutanan sosial," tutur Siti.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementeterian LHK Mahfudz menuturkan ada lima komoditas unggulan dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Kelima komoditas tersebut adalah kopi, madu, aren, kayu putih, dan tanaman pangan.

Baca juga: NTT Perkenalkan Sistem Informasi Pengelolaan Perhutanan Sosial

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perubahan Iklim dan Deforestasi Ubah Hutan Amazon Menjadi Sabana dalam Waktu Seabad
Perubahan Iklim dan Deforestasi Ubah Hutan Amazon Menjadi Sabana dalam Waktu Seabad
Pemerintah
Gelombang Panas Ekstrem Ungkap Kerentanan Jaringan Listrik di Eropa
Gelombang Panas Ekstrem Ungkap Kerentanan Jaringan Listrik di Eropa
Pemerintah
Restorasi Situs Warisan Dunia di Burkina Faso Terancam Perubahan Iklim
Restorasi Situs Warisan Dunia di Burkina Faso Terancam Perubahan Iklim
LSM/Figur
Panas dan Kelembaban Ekstrem Tingkatkan Risiko Penyakit Jantung
Panas dan Kelembaban Ekstrem Tingkatkan Risiko Penyakit Jantung
Pemerintah
Rekor Iklim 2024, dari Suhu Panas Ekstrem hingga Amukan Badai
Rekor Iklim 2024, dari Suhu Panas Ekstrem hingga Amukan Badai
LSM/Figur
Studi: Air Tawar Dunia Menyusut, Sumbang Kenaikan Permukaan Laut Lebih Besar
Studi: Air Tawar Dunia Menyusut, Sumbang Kenaikan Permukaan Laut Lebih Besar
Pemerintah
Greenpeace: Kemerdekaan Sejati Butuh Keadilan Iklim, Presiden Mengabaikannya
Greenpeace: Kemerdekaan Sejati Butuh Keadilan Iklim, Presiden Mengabaikannya
LSM/Figur
ICJ Akui Krisis Iklim sebagai Isu HAM, Tapi Abaikan Hak Anak
ICJ Akui Krisis Iklim sebagai Isu HAM, Tapi Abaikan Hak Anak
Pemerintah
Subsidi Turun, Tarif Trump Menghantam, Tapi Penjualan EV Melonjak
Subsidi Turun, Tarif Trump Menghantam, Tapi Penjualan EV Melonjak
Swasta
SBTi: Target Emisi Industri Meroket, China Pimpin dengan 228 Persen
SBTi: Target Emisi Industri Meroket, China Pimpin dengan 228 Persen
Swasta
Rusa Kutub Diperkirakan Turun 84 Persen pada 2100 akibat Krisis Iklim
Rusa Kutub Diperkirakan Turun 84 Persen pada 2100 akibat Krisis Iklim
LSM/Figur
Jaga Kelestarian Hutan, Toba Pulp Lestari Raih Prima Wana Karya 2025
Jaga Kelestarian Hutan, Toba Pulp Lestari Raih Prima Wana Karya 2025
Swasta
HUT ke-80 RI, Pemprov DKI Kerahkan 1.800 Petugas Kebersihan
HUT ke-80 RI, Pemprov DKI Kerahkan 1.800 Petugas Kebersihan
Pemerintah
Pompa Tenaga Surya PIS Salurkan 5 Juta Liter Air Bersih bagi Petani Pedalaman Labuan Bajo
Pompa Tenaga Surya PIS Salurkan 5 Juta Liter Air Bersih bagi Petani Pedalaman Labuan Bajo
BUMN
Ide Baru: Ranting Anggur Jadi Pengganti Plastik, 17 Hari Terurai
Ide Baru: Ranting Anggur Jadi Pengganti Plastik, 17 Hari Terurai
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau